Page 15 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 AGUSTUS 2021

Dalam suratnya, Komnas HAM juga menegaskan bahwa hak untuk tidak di PHK sewenang-
wenang dan mendapat pemenuhan haknya, sebagaimana diatur dalam Pasal 38 UU No 39/1999
tentang HAM dan Pasal 28D Ayat (2) UUD 1945.

Sebelumnya, DPP Serikat Pekerja Indosat mengaku ke Komnas HAM, berkaitan penolakan dan
protes keras atas PHK massal yang dilakukan PT Indosat. Selain itu juga pengaduan karyawan
yang di PHK oleh direksi.

Dugaan Sewenang-wenang

"Pada pokoknya, pengadu melaporkan dugaan PHK massal secara sewenang-wenang yang
dilakukan PT Indosat dan meminta manajemen perusahaan untuk memenuhi hak karyawan
sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap," demikian tertulis dalam
surat yang ditandatangani Komisioner Komnas HAM, M. Choirul Anam, kemarin.

Dalam pengaduannya ke Komnas HAM, karyawan Indosat yang diwakili Erwin Huntangadi dkk,
menyampaikan pada 14 Februari 2020, manajemen PT Indosat mengumpulkan karyawan dalam
kegiatan (seminar) dengan tema: New Way Of Working - Town Hall.

Dalam acara tersebut, tanpa ada sosialisasi atau pemberitahuan sebelumnya, manajemen PT
Indosat memberikan surat perihal pemberitahuan tentang reorganisasi dan PHK terhadap lebih
dari 500 orang karyawan.

Penyerahan surat pemberitahuan tentang reorganisasi dan PHK tersebut dilakukan secara tiba-
tiba dengan memanggil satu per satu karyawan ke ruangan/ kamar hotel yang telah dipersiapkan
dalam acara Town Hall tersebut.

Dengan adanya pemanggilan yang mendadak tersebut, banyak karyawan yang merasa tergiring,
tersudutkan, terjebak, terintimidasi, dan terpaksa menandatangani persetujuan atas kebijakan
perusahaan melakukan PHK.

Didesak Ambil Keputusan

Saat itu karyawan didesak untuk membuat keputusan saat itu juga untuk menerima PHK atau
apabila menolak akan menerima konsekuensi tertentu.

Menurut Erwin, karyawan yang tidak menyetujui kebijakan PHK akan diskorsing dan akan
mendapat kompensasi yang lebih rendah.

"Sebelumnya tidak pernah dirundingkan dengan SP Indosat. Tentunya hal ini patut diduga tidak
sesuai dengan ketentuan Pasal 151 ayat (2) UU Ketenagakerjaan dan Pasal 46 huruf C3a PKB
PT Indosat Tbk," tegas Erwin, Senin (9/8/2021).

Presiden Serikat Pekerja Indosat R. Roro Dwi Handayani membenarkan pengaduan anggota SP
Indosat " Tidak dibayarkannya upah karyawan di tengah-tengah berjalannya proses perselisihan
diduga tidak sesuai dengan ketentuan UU Ketenagakerjaan dan juga tentunya tidak manusiawi
di tengah pandemi covid-19 yang begitu membebani karyawan." katanya, (rizal/bi)

14