Page 59 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 AGUSTUS 2021

Cakupan penyaluran program bantuan subsidi upah (BSU) dinilai kurang merata dan adil untuk
pekerja. Daftar wilayah yang bisa mendapatkan bantuan subsidi upah belum sesuai dengan
kondisi riil penetapan PPKM level 3 dan 4.

Anwar menambahkan, saat pemerintah membuat Permenaker No 16/2021, Inmendagri yang
dijadikan acuan belum diperbarui. Akibatnya, daerah-daerah yang dimasukkan dalam daftar
penerima bantuan subsidi upah pun masih terbatas.

”Kami mencoba meneliti terus karena kemungkinan Inmendagri ke depan akan berubah dan
bertambah terus. Masih memungkinkan untuk diperluas lagi,” ujar Anwar.

Meski demikian, pemerintah berusaha berhati-hati dengan ketersediaan anggaran. Anggaran
untuk program bantuan subsidi upah adalah Rp 8,8 triliun dan harus dibagi dua dengan program
Kartu Prakerja. Sebelumnya, pemerintah belum ada rencana untuk menghidupkan lagi program
subsidi upah yang sempat berhenti di awal tahun.

”Anggarannya cukup terbatas. Kami juga bekerja dengan memperhatikan ketersediaan dana.
Tetapi, (perluasan penerima) bisa saja dimungkinkan, kalau ada calon penerima yang ternyata
sudah menerima program lain, seperti Kartu Prakerja, Program Keluarga Harapan (PKH), atau
bantuan sosial lain,” ucap Anwar.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal
mengatakan, untuk memaksimalkan perlindungan sosial di tengah PPKM, pemerintah dapat
menyisir kembali pos-pos anggaran yang sebenarnya tidak terlalu mendesak dan dapat ditunda,
kemudian mengalihkannya ke program bantuan sosial tunai yang langsung menyentuh
masyarakat, seperti bantuan subsidi upah.

Anggaran untuk program bantuan subsidi upah adalah Rp 8,8 triliun dan harus dibagi dua dengan
program Kartu Prakerja.

Apalagi, imbuh Faisal, mengingat masih banyak wilayah PPKM level 3 dan 4 yang tidak
dimasukkan ke dalam daftar calon penerima bantuan subsidi upah. Tambahan anggaran dapat
membantu memperluas cakupan penerima bantuan agar lebih luas dan merata.

Salah satu program yang anggarannya bisa direalokasi untuk sementara adalah program Kartu
Prakerja. ”Kartu Prakerja itu, kan, konsepnya tidak mendesak. Di situasi mendesak seperti ini,
kalau anggaran subsidi upah tidak cukup, sebaiknya anggaran Kartu Prakerja saja yang
direalokasi,” kata Faisal.

Realokasi dari Kartu Prakerja dinilai lebih mudah, mengingat saat ini program bantuan subsidi
upah sudah mengambil sebagian jatah alokasi anggaran Kartu Prakerja. Kartu Prakerja sampai
saat ini belum membuka pendaftaran gelombang berikutnya sehingga lebih memungkinkan
untuk dihentikan sementara.

Perlu dipercepat

Saat ini Kementerian Ketenagakerjaan masih melakukan pemadanan data antara daftar calon
penerima bantuan subsidi upah dan bantuan lain, seperti Kartu Prakerja, Bantuan Produktif
Usaha Mikro (BPUM), dan Program Keluarga Harapan.

Diharapkan pada pekan depan, dana bantuan sudah bisa ditransfer ke rekening pekerja. ”Ini
sudah bagian akhir. Dalam minggu ini kita usahakan bantuan sudah mulai dicairkan karena
regulasi sudah selesai dan DIPA anggaran juga sudah selesai direvisi,” kata Anwar.

Realokasi dari Kartu Prakerja dinilai lebih mudah, mengingat saat ini program bantuan subsidi
upah sudah mengambil sebagian jatah alokasi anggaran Kartu Prakerja.

58