Page 76 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 AGUSTUS 2021

Judul Pro-Kontra Soal Ojek Online Bakal Tak Terima BLT Subsidi Upah
Transportasi Darat
Nama Media tempo.co
Newstrend BLT BPJS Ketenagakerjaan
Halaman/URL https://bisnis.tempo.co/read/1492679/pro-kontra-soal-ojek-online-
bakal-tak-terima-blt-subsidi-upah-transportasi-darat
Jurnalis Bisnis.com
Tanggal 2021-08-09 18:19:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Ringkasan

Sekretaris Jenderal Perkumpulan Armada Sewa (PAS Indonesia) Wiwit Sudarsono meminta
Kementerian Perhubungan mengkaji ulang rencana pemberian bantuan langsung tunai bagi para
tenaga kerja angkutan moda jalan dan mitra transportasi darat. Sebab, pekerja transportasi
daring atau pengemudi ojek online tidak masuk kategori penerima bantuan.

PRO-KONTRA SOAL OJEK ONLINE BAKAL TAK TERIMA BLT SUBSIDI UPAH
TRANSPORTASI DARAT

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Perkumpulan Armada Sewa (PAS Indonesia) Wiwit
Sudarsono meminta mengkaji ulang rencana pemberian bantuan langsung tunai bagi para
tenaga kerja angkutan moda jalan dan mitra transportasi darat. Sebab, pekerja transportasi
daring atau pengemudi ojek online tidak masuk kategori penerima bantuan.

Kami berharap kepada pemerintah, khususnya untuk dapat mempertimbangkan kebijakan
tersebut, katanya kepada Bisnis, Senin, 9 Agustus 2021.Wiwit bingung dengan keputusan
Kemenhub yang mengecualikan pekerja transportasi berbasis aplikasi dari bantuan tersebut.
Sebab menurutnya, sebagai pekerja nonpenerima upah, pengemudi ojek online (ojol) dan taksi
online patut dijadikan prioritas.Dia menyebut, adalah transportasi yang sudah diakui
keberadaannya dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Nomor 118/2018 oleh. Selain itu,
mereka juga sudah mengikuti aturan sesuai regulasi yang ditetapkan.

Jadi seharusnya Kemenhub memberikan prioritas bantuan langsung tunai tersebut kepada kami
para pekerja nonpenerima upah, karena kami harus berjuang sendiri mencari nafkah untuk
menghidupi keluarga dan membayar angsuran kredit kendaraan, katanya. Terpisah, Ketua
Institut Studi Transportasi (Instran) Darmaningtyas menilai, rencana Kemenhub itu sudah tepat
mengingat selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), pekerja di sektor
angkutan darat beroperasi dengan terbatas.

12 Selanjutnya ( Menurutnya, dibandingkan dengan pekerja angkutan darat lainnya, pengemudi
transportasi online lebih sering mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, termasuk dari
75