Page 134 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 DESEMBER 2020
P. 134
AKADEMISI: UU CIPTA KERJA BERIKAN DAMPAK IDEAL KE PENCARI KERJA DAN
DUNIA USAHA
Pemerintah berupaya mereformasi kebijakan melalui pengesahan Omnibus Law . Meski menuai
kontroversi, beleid sapu jagad tersebut dinilai sebagai kebijakan yang ideal. Bahkan UU Cipta
Kerja juga dianggap sebagai kebijakan yang bisa turut memulihkan nasional.
"Posisi UU Cipta Kerja ini merupakan posisi yang strategis sebetulnya untuk pemulihan ekonomi
nasional. Kalau UU Cipta Kerja akan memulihkan ekonomi nasional, tentu harusnya berdampak
positif untuk kegiatan berusaha," ujar Associate Professor UNIKA Atma Jaya, Tommy Hendra
Purwaka dalam Webinar Investasi - Prospek Ekonomi 2021 & Dampak Omnibus Law Terhadap
Industri Mirae Asset Sekuritas, Selasa (8/11).
Tommy menjelaskan, sejatinya sebuah kebijakan biasanya akan menciptakan konsekuensi.
Tommy merinci, ada empat dampak yang biasanya muncul sebagai dampak dari pelaksanaan
perundang-undangan.
Yang pertama yaitu dan . Ini artinya dalam pelaksanaan suatu perundang-undangan, bebannya
ditanggung rakyat tetapi manfaatnya juga dinikmati rakyat. Kedua, dan . Ini merupakan kondisi
yang tidak adil sebab dari sebuah pelaksanaan suatu perundang-undangan, hanya sebagian kecil
saja yang akan menikmati.
Kondisi ketiga yaitu dan . Ini merupakan kondisi dan posisi yang ideal dari implementasi suatu
undang-undang. Terakhir yaitu kondisi dan Jika dilihat dari teori tersebut maka menurut Tommy,
dampak dari pengesahan UU Cipta Kerja bersifat dan alias berada di posisi ideal.
"Kalau kita lihat UU Cipta Kerja, maka posisinya sangat ideal. Bahwa itu ada di tangan pemerintah
dan ada di tangan dunia dan masyarakat pencari kerja," ujarnya.
Ini artinya, pemerintah siap melayani dunia usaha dan masyarakat melalui pelayanan prima
dengan mempersiapkan peraturan turunan. Sedangkan bagi dunia usaha, beleid ini merupakan
peluang usaha yang menjanjikan dan harus diantisipasi dengan .
"Sedangkan arti bagi masyarakat adalah harapan memperoleh pekerjaan melalui terciptanya
lapangan kerja baru dan penyerapan tenaga kerja," ujar Tommy.
Di sisi lain Tommy menegaskan, inti dari pengesahan UU Cipta Kerja sejatinya untuk mendorong
dan memberi kesempatan bagi para pencari kerja atau pengangguran. Sehingga menurut
Tommy, beleid ini seharusnya tidak menjadi permasalahan besar bagi tenaga kerja yang kini
sudah bekerja. Sebab sejatinya UU ini sangat dibutuhkan bagi mereka yang kini masih belum
mendapat pekerjaan.
"Saya kira jumlahnya besar sekitar 3,5 juta kalau saya tidak salah data. Sebanyak 3,5 juta tenaga
kerja kena PHK setelah COVID-19 ini. Maka itu harus diserap kembali. Nah oleh karena itu
dengan UU Cipta Kerja ini mudah-mudahan memperbaiki," ujarnya.
133
