Page 190 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 DESEMBER 2020
P. 190

"LPSK menilai upaya yang telah dilakukan oleh Kemlu, sangat tepat serta patut diapresiasi," ujar
              Antonius dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin.
              Terkait rencana perlindungan kepada 43 PMI tersebut, LPSK akan segara melakukan koordinasi
              dengan  sejumlah  lembaga.  Antonius  menyebutkan  pihaknya  siap  bekerja  sama  dan
              berkolaborasi  dengan  pihak  Badan  Pelindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  (BP2MI)  dan
              Kepolisian

              "Untuk BP2MI, kami sudah menandatangani nota kesepahaman pelindungan bagi pekerja migran
              Indonesia yang menjadi korban perdagangan orang Oktober lalu," kata Antonius

              Antonius melanjutkan, lingkup nota kesepahaman yang ditandatangani di antaranya memberikan
              fasilitasi dan layanan perlindungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bagi PMI
              yang  menjadi  saksi,  korban,  dan/atau  pelapor  dalam  dugaan  tindak  pidana  pengiriman  PMI
              secara illegal.

              Menurut  Antonius,  apabila  dalam  proses  penyelidikan  yang  dilakukan  oleh  kepolisian
              mengindikasikan  adanya  praktik  perdagangan  orang,  LPSK  siap  memberikan  perlindungan
              kepada PMI mulai dari rehabilitasi medis, psikologis hingga fasilitasi penghitungan restitusi.

              "Jika para PMI tersebut telah menjadi terlindung LPSK, kami siap membantu aparat penegak
              hukum untuk memproses secara hukum perusahaan yang merekrut mereka melalui cara ilegal,
              sebab selama ini perusahaan sangat jarang tersentuh dan diadili dalam perkara tindak pidana
              perdagangan orang" ujar Antonius

              Dia  menambahkan,  kasus  TPPO  menjadi  salah  satu  kasus  pidana  yang  perlu  mendapatkan
              perhatian  khusus  karena  secara  kuantitatif  angka  terlindung  LPSK  yang  berasal  dari  TPPO
              tidaklah sedikit.

              Pada  tahun  2020,  hingga  bulan  Oktober  LPSK  telah  memberikan  perlindungan  kepada  263
              terlindung yang berasal dari berbagai wilayah di Indonesia.

              Untuk kasus TPPO yang menimpa PMI, salah satu bentuk perdagangan orang yang terjadi adalah
              pekerja migran Indonesia dipekerjakan secara non prosedural.

              Dalam data permohonan perlindungan LPSK, hanya 25 persen PMI yang diberangkatkan oleh
              agen resmi. Rentang waktu 2016 sampai dengan Juni 2020, LPSK telah menerima sebanyak 289
              permohonan perlindungan PMI.
              Sebanyak  57  persen  dari  mereka  berlatar  belakang  pendidikan  SMA,  22  persen  berlatar
              pendidikan SD, 17 persen berlatar pendidikan SMP, dan sisanya merupakan sarjana dan diploma.

              Safari




















                                                           189
   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195