Page 195 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 DESEMBER 2020

berkesempatan membuka kegiatan dan menyambut para peserta serta narasumber yang
terlibat. Tampak di antara para narasumber Angkie Yudistia yang merupakan Staf Khusus
Presiden sekaligus juru bicara kepresidenan bidang sosial. Menurut Agus pemahaman, kesadaran
dan empati masyarakat sangat penting untuk semakin ditingkatkan, mengingat para penyandang
disabilitas juga memiliki hak dan kewajiban yang setara sebagai Warga Negara Indonesia.
BPJAMSOSTEK berkomitmen untuk terus mendukung upaya pemerintah dalam melakukan
transformasi disabilitas, dari yang sebelumnya Charity Based Approach menjadi Human Right
Based Approach melalui jaminan sosial, khususnya program JKK RTW (Jaminan Kecelakaan Kerja
Return To Work).

BPJAMSOSTEK sebagai badan hukum publik tengah gencar memberikan sosialisasi dan edukasi
kepada masyarakat melalui webinar yang diselenggarakan terutama pada masa-masa awal
pandemi. Kegiatan seperti ini merupakan sarana bagi BPJAMSOSTEK agar tetap berinteraksi
dengan peserta dan pemangku kepentingan. Pemanfaatan teknologi seperti ini terus dilakukan
BPJAMSOSTEK agar masyarakat tetap mendapatkan informasi terkini dan engage dengan
BPJAMSOSTEK, tentunya juga merupakan bentuk empati dari BPJAMSOSTEK kepada peserta
yang dilakukan dalam bentuk komunikasi interaktif. Selain itu BPJAMSOSTEK juga memanfaatkan
teknologi untuk memberikan layanan terbaik dan berusaha terus adaptif terhadap kebutuhan
peserta.

Terkait dengan penyandang disabilitas, BPJAMSOSTEK melalui program JKK RTW telah
mengakomodir ruang bagi para penyandang disabilitas untuk dapat tetap berkontribusi bagi
bangsa Indonesia. Melalui program ini, perusahaan harus memberikan ruang bagi penyandang
disabilitas untuk bekerja secara formal dan memiliki ikatan kerja yang jelas dengan perusahaan.

Dirinya mengingatkan agar tidak mengesampingkan kebutuhan para pekerja penyandang
disabilitas, khususnya dalam mendapatkan hak atas kesempatan memperoleh pekerjaan. Oleh
karenanya penting bagi kita semua untuk memastikan negara memberikan perhatian yang setara
untuk semua penyandang disabilitas.

Senada dengan Krishna, Angkie Yudistia mengatakan pemerintah telah menerbitkan PP Nomor
70 tahun 2019 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Terhadap Penghormatan,
Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yang bertujuan untuk memastikan
terwujudnya ekonomi inklusif. Menurut Angkie, penyandang Disabilitas memiliki skill-set yang
baik dalam beradaptasi, khususnya menggunakan teknologi. Jadi perusahaan dengan
mekanisme kerja remote working, digital dan atau telemarketing sangat mungkin untuk
mempekerjakan penyandang disabilitas.

Krishna menghimbau agar seluruh pemberi kerja ataupun pengusaha mematuhi regulasi yang
telah ditetapkan terkait pemberdayaan disabilitas, sesuai dengan Undang undang Nomor 8 tahun
2016 tentang Penyandang Disabilitas pasal 53 ayat 1 bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah,
BUMN, dan BUMD wajib mempekerjakan 2% difabel dari jumlah pegawai. Sementara pada ayat
2 pasal yang sama menyebutkan perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1%
dari total pegawai. Selain itu juga sebaiknya pemberdayaan CSR (Corporate Social Responsibility)
dari pengusaha kepada penyandang disabilitas perlu ditingkatkan agar dapat memperbaiki
ekosistem ekonomi komunitas disabilitas.

Tidak lupa pula dirinya mengingatkan bahwa perlindungan jaminan sosial adalah hak seluruh
warga negara yang dijamin oleh Undang undang. Maka sudah sewajarnya kita mematuhi dan
memastikan perusahaan dan pekerja kita telah terlindungi oleh program BPJAMSOSTEK, agar
tenang dalam bekerja dan kesejahteraan pekerja pun terjamin.

194