Page 200 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 DESEMBER 2020

karenanya penting bagi kita semua untuk memastikan negara memberikan perhatian yang setara
untuk semua penyandang disabilitas," sebut Krishna.
Krishna menghimbau agar seluruh pemberi kerja ataupun pengusaha mematuhi regulasi yang
telah ditetapkan terkait pemberdayaan disabilitas, sesuai dengan Undang undang Nomor 8 tahun
2016 tentang Penyandang Disabilitas pasal 53 ayat 1 bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah,
BUMN, dan BUMD wajib mempekerjakan 2% difabel dari jumlah pegawai. Sementara pada ayat
2 pasal yang sama menyebutkan perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1%
dari total pegawai. Selain itu juga sebaiknya pemberdayaan CSR (Corporate Social Responsibility)
dari pengusaha kepada penyandang disabilitas perlu ditingkatkan agar dapat memperbaiki
ekosistem ekonomi komunitas disabilitas.

Tidak lupa pula dirinya mengingatkan bahwa perlindungan jaminan sosial adalah hak seluruh
warga negara yang dijamin oleh Undang undang. Maka sudah sewajarnya kita mematuhi dan
memastikan perusahaan dan pekerja kita telah terlindungi oleh program BPJAMSOSTEK, agar
tenang dalam bekerja dan kesejahteraan pekerja pun terjamin.

Sementara itu senada dengan Krishna, Angkie Yudistia mengatakan pemerintah telah
menerbitkan PP Nomor 70 tahun 2019 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi
Terhadap Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yang
bertujuan untuk memastikan terwujudnya ekonomi inklusif. "Penyandang disabilitas memiliki
skill-set yang baik dalam beradaptasi, khususnya menggunakan teknologi. Jadi perusahaan
dengan mekanisme kerja remote working, digital dan atau telemarketing sangat mungkin untuk
mempekerjakan penyandang disabilitas," cetus Angkie.(dni/mdo).

199