Page 93 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 DESEMBER 2020

Direktur Utama BPJamsostek Agus Susanto berkesempatan membuka kegiatan dan menyambut
para peserta serta narasumber yang terlibat. Tampak di antara para narasumber Angkie Yudistia
yang merupakan Staf Khusus Presiden sekaligus juru bicara kepresidenan bidang sosial.

Menurut Agus pemahaman, kesadaran dan empati masyarakat sangat penting untuk semakin
ditingkatkan, mengingat para penyandang disabilitas juga memiliki hak dan kewajiban yang
setara sebagai Warga Negara Indonesia. BPJamsostek berkomitmen untuk terus mendukung
upaya pemerintah dalam melakukan transformasi disabilitas, dari yang sebelumnya Charity
Based Approach menjadi Human Right Based Approach melalui jaminan sosial, khususnya
program JKK RTW (Jaminan Kecelakaan Kerja Return To Work ).

BPJamsostek sebagai badan hukum publik tengah gencar memberikan sosialisasi dan edukasi
kepada masyarakat melalui webinar yang diselenggarakan terutama pada masa-masa awal
pandemi. Kegiatan seperti ini merupakan sarana bagi BPJamsostek agar tetap berinteraksi
dengan peserta dan pemangku kepentingan.

Pemanfaatan teknologi seperti ini terus dilakukan BPJamsostek agar masyarakat tetap
mendapatkan informasi terkini dan engage dengan BPJamsostek, tentunya juga merupakan
bentuk empati dari BPJamsostek kepada peserta yang dilakukan dalam bentuk komunikasi
interaktif. Selain itu BPJamsostek juga memanfaatkan teknologi untuk memberikan layanan
terbaik dan berusaha terus adaptif terhadap kebutuhan peserta.

Terkait dengan penyandang disabilitas, BPJamsostek melalui program JKK RTW telah
mengakomodir ruang bagi para penyandang disabilitas untuk dapat tetap berkontribusi bagi
bangsa Indonesia. Melalui program ini, perusahaan harus memberikan ruang bagi penyandang
disabilitas untuk bekerja secara formal dan memiliki ikatan kerja yang jelas dengan perusahaan.

Ia mengingatkan agar tidak mengesampingkan kebutuhan para pekerja penyandang disabilitas,
khususnya dalam mendapatkan hak atas kesempatan memperoleh pekerjaan. Oleh karenanya
penting bagi kita semua untuk memastikan negara memberikan perhatian yang setara untuk
semua penyandang disabilitas.
Senada dengan Krishna, Angkie Yudistia mengatakan pemerintah telah menerbitkan PP Nomor
70 tahun 2019 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Terhadap Penghormatan,
Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yang bertujuan untuk memastikan
terwujudnya ekonomi inklusif. Menurut Angkie, penyandang Disabilitas memiliki skill-set yang
baik dalam beradaptasi, khususnya menggunakan teknologi. Jadi perusahaan dengan
mekanisme kerja remote working, digital dan atau telemarketing sangat mungkin untuk
mempekerjakan penyandang disabilitas.

Krishna mengimbau agar seluruh pemberi kerja ataupun pengusaha mematuhi regulasi yang
telah ditetapkan terkait pemberdayaan disabilitas, sesuai dengan Undang undang Nomor 8 tahun
2016 tentang Penyandang Disabilitas pasal 53 ayat 1 bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah,
BUMN, dan BUMD wajib mempekerjakan 2% difabel dari jumlah pegawai.

Sementara pada ayat 2 pasal yang sama menyebutkan perusahaan swasta wajib mempekerjakan
paling sedikit 1% dari total pegawai. Selain itu juga sebaiknya pemberdayaan CSR ( Corporate
Social Responsibility ) dari pengusaha kepada penyandang disabilitas perlu ditingkatkan agar
dapat memperbaiki ekosistem ekonomi komunitas disabilitas.

Tidak lupa pula dirinya mengingatkan bahwa perlindungan jaminan sosial adalah hak seluruh
warga negara yang dijamin oleh Undang undang. Maka sudah sewajarnya kita mematuhi dan
memastikan perusahaan dan pekerja kita telah terlindungi oleh program BPJamsostek, agar
tenang dalam bekerja dan kesejahteraan pekerja pun terjamin. Editor : Gora Kunjana
(gora_kunjana@investor.co.id).

92