Page 108 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 NOVEMBER 2020
P. 108
Berdasarkan SK Gubernur Banten, diketahui bahwa UMK Kabupaten Pandeglang dari Rp
2.758.909,007 (UMK 2020) menjadi Rp 2.800.292,64 (UMK 2021). Kabupaten Lebak dari Rp
2.710.654,00 (UMK 2020) menjadi Rp 2.751.313,81 (UMK 2021). Kedua daerah itu tetap
mengalami kenaikan meski rekomendasi dari kepala daerahnya mengusulkan tidak ada kenaikan.
Selanjutnya Kabupaten Serang dari Rp 4.152.887,55 menjadi Rp 4.251.180,86. Kabupaten
Tangerang dari Rp 4.168.269,62 menjadi Rp 4.230.792,65. Kota Tangerang dari Rp 4.199.029,92
menjadi Rp 4.262.015,37. Kota Tangerang Selatan dari Rp 4.168.268,62 menjadi Rp
4.230.792,65. Kota Serang dari Rp 3.773.940,00 menjadi Rp 3.830.549,10 dan Kota Cilegon dari
Rp 4.246.081,42 menjadi Rp 4.309.772,64.
Kepala Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
(Disnakertrans) Provinsi Banten Karna Wijaya membenarkan, UMK 2021 di Provinsi Banten telah
ditetapkan. "Dalam keputusannya, gubernur menaikan upah minimum untuk seluruh
kabupaten/kota sama rata yaitu 1,5 persen," ujar Karna Wijaya, Minggu (22/11/2020).
Penangguhan UMK 2021 Karna Wijaya menjelaskan, untuk perusahaan yang tidak mampu
membayar upah sesuai UMK, bisa melakukan penangguhan penerapan UMK 2021 yang telah
ditetapkan Gubernur Banten Wahidin Halim. "Mereka yang tidak mampu membayar pegawainya
sesuai ketentuan yang berlaku diminta mendaftar ke Disnakertrans Provinsi Banten," ujarnya.
Karna Wijaya mengatakan, pengajuan penangguhan UMK 2021 dibuka mulai 23 November
hingga sekitar 3 pekan ke depan. Usulan bisa disampaikan langsung ke Kantor Disnakertrans
Banten.
Penangguhan tersebut sudah sesuai peraturan yang berlaku bagi perusahaan yang merasa
keberatan untuk menerapkan UMK terbaru bisa melapor ke pihaknya. Di sana mereka
dipersilakan mengajukan penangguhan pelaksanaan upah minimum.
Terkait syarat permohonan penangguhan, Karna memersilakan pihak perusahaan untuk
membaca ketentuan yang berlaku yang telah diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja
Nomor 231 Tahun 2004 tentang Tata Cara Penangguhan Upah. "Dalam ketentuan yang ada
sudah dijelaskan secara detail syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam permohonan
penangguhan UMK," ujarnya.
Sumber:BeritaSatu.com.
107
