Page 127 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 NOVEMBER 2020
P. 127

JATIM BERANIKAN DIRI NAIKKAN BESARAN UMK 27 KAB/KOTA, 11 DAERAH
              TETAP, INI DAFTARNYA
              Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa secara resmi telah mengeluarkan SK Gubernur nomor
              188/538/KPTS/013/2020 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2021.

              Sekdaprov Jatim, Heru Tjahjono bersama Kadisnakertrans Provinsi Jatim Himawan Estu Bagijo,
              Ketua Dewan Pengupahan Jatim Fauzi (Ketua SPSI Jatim) dan anggota Dewan Pengupahan Jatim
              dari  unsur  pengusaha,  Jhonson  Simanjuntak  mengadakan  konferensi  pers  di  Resto  Kayana
              Surabaya, Minggu (22/11/2020) malam.

              "Malam hari ini akan kami sampaikan hal-hal menyangkut besaran UMK di Jatim tahun 2021.
              Hasil ini adalah telah disepakati beberapa waktu lalu oleh Bu Gubernur Jatim, berkali-kali kita
              lakukan rapat. Dan, malam hari ini untuk mengambil langkah-langkah, agar UMK ini bisa diterima
              dengan baik, baik di sisi pengusaha maupun pekerja," kata Sekdaprov Heru Tjahjono kepada
              wartawan.
              Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Jatim dari unsur pekerja, Fauzi menambahkan, pemerintah
              pusat melalui Menteri Tenaga Kerja telah mengeluarkan instruksi atau edaran, dimana UMK 2021
              harus sama dengan UMK 2020 alias tidak ada kenaikan. Tapi, Jatim memberanikan diri untuk
              menaikkan besaran UMK 2021.
              Sebelumnya,  Menteri  Ketenagakerjaan  Ida  Fauziyah  mengeluarkan  Surat  Edaran  Menteri
              Ketenagakerjaan Nomor M/11/HK.04/2020 tentang Penetapan Upah Minimum 2021 pada Masa
              Pandemi Covid-19. Dalam surat tersebut, Ida menetapkan upah minimum 2021 sama dengan
              2020.

              "Alhamdulillah,  Jatim  luar  biasa  memberanikan  diri  untuk  menaikkan  besaran  UMK  di
              kabupaten/kota. Untuk daerah ring 1, ada kenaikan Rp 100 ribu. Ini adil sana adil sini, bijak
              sana, bijak sini. Ada bupati/walikota yang tidak menaikkan UMK-nya, tapi Bu Gubernur memberi
              kenaikan. Tapi ada juga 11 daerah yang tidak alami kenaikan UMK. Keputusan ini adalah terbaik
              di tengah pandemi. Kalau naik ekstrem tidak ada dasarnya, tidak naik juga tidak ada dasarnya.
              Kalau tidak naik banyak, memang lagi pandemi. Tapi kalau tidak naik sama sekali juga tak boleh,
              tidak semua perusahaan terdampak pandemi," kata Fauzi.

              Kadisnakertrans Provinsi Jatim, Himawan Estu Bagijo menyatakan 11 daerah UMK-nya tidak naik
              dan tetap seperti tahun 2020. "Ada 11 kabupaten/kota yang UMK tetap sama seperti tahun 2020
              yakni  Jombang,  Tuban,  Jember,  Banyuwangi,  Lumajang,  Bondowoso,  Bangkalan,  Nganjuk,
              Sumenep, Kota Madiun dan Sampang," kata Himawan.

              (tok/kun).




















                                                           126
   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132