Page 129 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 NOVEMBER 2020

PEMERINTAH SEGERA RAMPUNGKAN RPP PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS
RISIKO
Pemerintah tengah merampungkan Rancangan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko dan Tatacara Pengawasan sebagai salah satu aturan turunan Undang-
Undang Cipta Kerja.

RPP ini akan menetapkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) dalam
mengimplementasikan konsep perizinan berbasis risiko atau Risk Base Approach
(RBA)."Perizinan berusaha yang berbasis risiko akan memberikan kemudahan dan kepastian,
sesuai arahan Bapak Presiden agar segera dilakukan pemangkasan Perizinan Berusaha,
penyederhanaan Prosedur Perizinan dan penerapan Standar Usaha. Dengan demikian, perizinan
akan lebih mudah dan cepat, dan pengawasan akan lebih optimal," ujar Menteri Koordinator
Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan tertulis, Minggu (22/11).

Melalui RPP ini, pemerintah menetapkan perizinan menggunakan pendekatan berbasis risiko
untuk menetapkan jenis perizinan berusaha pada seluruh sektor usaha.Setiap
Kementerian/Lembaga dan Pemda menggunakan pola yang sama, yaitu pendekatan berbasis
risiko dalam kebijakan perizinan berusaha untuk bidang usaha.

Setiap Kementerian/Lembaga melakukan analisis tingkat risiko dan menetapkan tingkat risiko
usaha yaitu tingkat risiko Rendah, Menengah atau Tinggi. Dengan begitu, untuk membuka usaha
di Indonesia akan menjadi lebih mudah dan cepat, serta menciptakan kepastian usaha.

Lebih lanjut Airlangga mengatakan RPP tentang NSPK ini merupakan peraturan pelaksanaan dari
UU Cipta Kerja yang mengatur tentang jenis perizinan berusaha untuk kegiatan usaha di semua
sektor atau kompilasi pengaturan dari 18 Kementerian/Lembaga yang menjadi pembina sektor
dan regulator setiap bidang usaha.

Pengelompokan bidang usaha mengacu kepada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia
(KBLI) tahun 2020. Pengaturan dalam RPP ini juga mencakup tentang Kewenangan penerbitan
perizinan dan pelaksanaan pengawasan.

"RPP ini akan mengatur tentang norma perizinan berusaha berbasis risiko dan tatacara
pengawasan yang harus dijadikan referensi oleh semua Kementerian/Lembaga dan Pemda yang
sudah disiapkan oleh Kemenko Perekonomian. Juga mengatur tentang norma pelayanan
perizinan berusaha melalui sistem OSS yang disiapkan oleh BKPM, serta NSPK untuk masing-
masing sektor yang ditetapkan oleh setiap Kementerian/Lembaga terkait," kata Airlangga.

Adapun, sejauh ini 18 Kementerian/Lembaga yang terkait dengan perizinan berusaha telah
menyelesaikan seluruh proses analisis tingkat risiko di internal, untuk seluruh kegiatan usaha
yang merupakan binaan masing-masing.Selanjutnya, menyelesaikan proses NSPK dan
Lampirannya, yang mengatur seluruh proses bisnis perizinan berusaha, sehingga diharapkan
semua perizinan telah diatur secara lengkap di RPP ini sehingga dipandang tidak perlu ada lagi
pengaturan norma yang mengikat publik di tingkat Peraturan Menteri atau aturan di bawahnya.
Hal ini menjadikan RPP tersebut bagian dari penyederhanaan dan mengurangi hyper regulation.

18 Kementerian/Lembaga yang telah menyelesaikan proses dan NSPK yakni Kementerian
Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Pertanian, Kementerian Kesehatan, Kementerian
Perhubungan, Kementerian ESDM, Kementerian PUPR, Kementerian LHK, KKP, Kominfo,
Kementerian Pertahanan, Kementerian Agama, Kementerian Ketenagakerjaan, Kemdikbud,
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, BPOM, Bapeten dan POLRI.

Editor: Yudho Winarto.

128