Page 131 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 NOVEMBER 2020
P. 131

UMK 2021 TAK NAIK, BURUH CIANJUR ANCAM GELAR DEMO BESAR-BESARAN

              Buruh di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat akan menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran lantaran
              pemerintah daerah tak menaikkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) 2021.

              Perwakilan Aliansi Buruh Cianjur Hendra Malik mengatakan pemerintah dinilai sudah menabuh
              genderang perang dengan tidak diakomodirnya usulan para buruh dengan mengusulkan UMK
              2021 sama dengan tahun ini. "Pokoknya perang! Kita akan turun ke jalan untuk aksi unjuk rasa.
              Kita libatkan massa yang lebih banyak lagi dari aksi sebelumnya. Karena tuntutan buruh malah
              tidak diakomodir," kata Hendra, Minggu (22/11/2020).

              Menurutnya sejak awal Buruh sudah mengusulkan agar UMM 2021 baik 8 persen dibandingkan
              tahun ini. "Itu berdasarkan pertimbangan agar para Buruh mendapat upah layak, terlebih dalam
              kondisi pandemi," kata dia.

              Hendra menegaskan dalih kondisi ekonomi nasional dan lainnya menjadi alasan klasik. Pasalnya
              di Jawa Barat ada 17 daerah yang menaikan UMK 2021.

              Ia mencurigai adanya pesanan dari pihak tertentu, sehingga UMK 2021 Cianjur diputuskan tidak
              naik."Daerah  kan  diberi  kewenangan  untuk  mengusulkan  UMK  2021.  Banyak  daerah  yang
              menaikan, kenapa Cianjur memilih tidak menaikan upah. Apakah ada pesanan atau bagaimana?"
              kata dia.

              Untuk  itu,  Hendra  mengatakan  para  Buruh  akan  menggelar  aksi  besar-besaran  pada  awal
              Desember  2020.  "Kami  akan  aksi  pada  6,7,  dan  8  Desember.  Kami  menuntut  keadilan  dan
              pertanggungjawaban Pemkab Cianjur yang malah tak mengusulkan kenaikan upah di 2021,"
              tuturnya.

              Di  sisi  lain,  Kepala  Dinas  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  Kabupaten  Cianjur  Heri  Suparjo
              mengatakan Pemkab hanya mengikuti arahan dari Pemrov dan pusat dalam kondisi pandemi.
              "Ini juga berdasarkan hasil komunikasi dengan dewan pengupahan," ujarnya.

              Lihat juga video 'Jokowi Elu-elukan UU Cipta Kerja di Depan Investor Asia Pasifik':



































                                                           130
   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136