Page 13 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 NOVEMBER 2020

Pada termin kedua ini anggaan yang telah disalurkan untuk subsidi gaji atau upah sebesar
Rp9,65 triliun. Angka tersebut disalurkan kepada 8.042.847 pekerja atau buruh yang terbagi
dalam tiga tahapan.

Adapun rincianya adalah 2.180.382 pekerja atau buruh untuk termin kedua tahap pertama, dan
2.7013.434 pekerja atau buruh untuk tahap atau batch kedua. Sementara untuk tahap ketiga,
ada 3.149.031 pekerja atau buruh yang mendapatkan bantuan subsidi gaji dengan anggaran
mencapai Rp3,77 triliun.

Namun, hingga hari ini masih ada sejumlah pekerja yang menyatakan belum menerima BLT
tersebut. Terkait hal itu, Okezone sudah merangkum beberapa fakta, Senin (23/11/2020).

1. Menaker Minta Masyarakat Lapor ke BPJS Ketenagakerjaan Menteri Ketenagakerjaan
(Menaker) Ida Fauziyah mengatakan masyarakat yang merasa berhak mendapat subsidi
gaji/upah namun masih terkendala, untuk segera berkomunikasi dengan manajemen
perusahaan dan BPJS Ketenagakerjaan agar datanya dapat diperbaiki.
"Karena sumber datanya dari BPJS Ketenagakerjaan, sehingga penyelesaian data ini harus
dikoordinasikan dengan mereka juga. Barulah nanti BPJS Ketenagakerjaan akan menyampaikan
koreksi kepada Kemnaker," papar Ida, Jakarta, Senin (16/11/2020).

2. Datangi Kantor BPJS Pusat atau Terdekat Karo Humas Kementerian Ketenagakerjaan Soes
Hindharno mengatakan, ada dua bentuk pengaduan yang bisa dilakukan, pertama, datang dari
para karyawan perusahaan atau pekerja bergaji di bawah Rp5 juta. Pengaduan ini didasari bila
pekerja memiliki kartu kepesertaan aktif BPJS Ketenagakerjaan namun belum terdaftar sebagai
peserta penerima subsidi upah atau gaji.

Untuk pengaduan pertama ini, pekerja bergaji di bawah Rp5 juta bisa langsung mendatangi
kantor BPJS Ketenagakerjaan terdekat atau bisa langsung menghubungi kantor BPJS pusat
secara langsung.
3. Bisa Juga Adukan Secara Daring Tak hanya itu, para karyawan juga bisa melakukan
pengaduan secara langsung di Kementerian Ketenagakerjaan melalui Sistem Informasi
Pelaporan Peserta (SIPP) BPJS ketenagakerjaan yang dapat diakses di Website BPJS
Ketenagakerjaan. Tentu, pekerja juga harus menyediakan sejumlah syarat administrasi yang
sudah ditetapkan pemerintah.

"Sebagai contoh, saya kok harusnya dapat tapi gak dapat, tapi harus pastiin lagi saya ini sudah
anggota (BPJS Ketenagakerjaan) apa bukan, ini juga bisa mengadu ke Kementerian
Ketenagakerjaan melalui Sistem informasi ketenagakerjaan ada di webnya," ujar dia.

4. Bisa juga Mengadukan ke Kemnaker

Sementara itu, pengaduan kedua berkaitan dengan persoalan pekerja yang sudah terdaftar
menjadi peserta penerima upah, namun mengalami kendala teknis ataupun sesuatu hal yang
bisa merugikan peserta penerima. Bentuk pengaduan kedua ini pun sama dengan yang pertama,
di mana peserta dapat melaporkan secara langsung kepada pihak BPJS Ketenagakerjaan atau
ke Kemnaker.

5. Jangan Lupa Bawa Dokumen persyaratan Saat Pengaduan

Bawa sejumlah dokumen atau bukti terkait yang menyatakan secara benar bahwa para penerima
mengalami permasalahan saat menerima bantuan.

12