Page 152 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 NOVEMBER 2020
P. 152

UMK 2021 PURWAKARTA URUTAN KE-7 DAN TERJADI KENAIKAN, INI KATA KETUA
              PC FSP TSK SPSI PURWAKARTA
              Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah mengumumkan keputusan gubernur nomor 561/Kep.774-
              Yanbangsos/2020 terkait upah minimum kabupaten/kota di Provinsi Jabar 2021. Didapatkan lima
              besar wilayah tertinggi ialah Karawang, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kota Depok, dan Kota
              Bogor. Sedangkan Kabupaten Purwakarta masuk dalam urutan tujuh besar di atas Kota Bandung
              dan Bandung Barat.

              Sekretaris  Daerah  Jabar,  Setiawan  Wangsaatmaja  mengungkapkan  keputusan  UMK  ini  telah
              ditandatangani Gubernur Jabar, Ridwan Kamil dan berlaku mulai 1 Januari 2021.

              Kabupaten Karawang masih menjadi wilayah tertinggi UMK di Jabar sekaligus nasional dengan
              angka Rp. 4.798.312,00 di 2021, sementara di 2020 sebesar Rp. 4.594.324,54. Wilayah terendah
              masih dipegang Kota Banjar Rp 1.831.884,83 sama seperti 2020. "Penetapan UMK Jabar 2021
              hasil dari saran Menaker, rekomendasi bupati/wali kota se Jabar, hingga rekomendasi dewan
              pengupahan Provinsi Jabar," katanya.

              Ketua PC FSP TSK SPSI Kabupaten Purwakarta, Rahmat Saepudin pun mengaku menyambut
              baik terhadap keputusan Gubernur Jabar, Ridwan Kamil yang memberikan kenaikan UMK pada
              Kabupaten Purwakarta.
              "Kami  menanggapinya  dengan  mensyukuri  nilai  kenaikan  tersebut.  Sebab,  jika  dilihat  di
              kabupaten/kota lainnya justru tidak terjadi kenaikan dan berpotensi menimbulkan situasi yang
              kurang kondusif," ujarnya, Minggu (22/11/2020).

              Rahmat menambahkan berdasarkan risalah rapat bersama Pemkab Purwakarta, masing-masing
              memiliki argumentasinya, seperti serikat pekerja ingin kenaikan 8,51 persen, pemerintah ingin
              3,33 persen, dan Apindo tak ingin ada kenaikan.

              "Tapi,  hasil  rapat  menyerahkan  ke  bupati  dan  kemudian  bupati  rekomendasikan  yang  3,33
              persen. Akhirnya, di SK kan oleh gubernur. Jadi, alhamdulillah," ujarnya.





































                                                           151
   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157