Page 149 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 NOVEMBER 2020
P. 149
Ringkasan
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pemerintah
tengah kebut penyelesaian Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP). RPP mengenai Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko dan Tatacara Pengawasan tersebut akan menerapkan Norma, Standar,
Prosedur, dan Kriteria (NSPK) dalam mengimplementasikan konsep perizinan berbasis risiko atau
Risk Base Approach (RBA).
PEMERINTAH KEBUT RPP PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO, AIRLANGGA:
AKAN MEMBERIKAN KEMUDAHAN
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pemerintah
tengah kebut penyelesaian Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP). RPP mengenai Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko dan Tatacara Pengawasan tersebut akan menerapkan Norma, Standar,
Prosedur, dan Kriteria (NSPK) dalam mengimplementasikan konsep perizinan berbasis risiko atau
Risk Base Approach (RBA).
Pernyataan tersebut disampaikan Airlangga Hartarto melalui keterangan resminya pada hari
Minggu, 22 November 2020.
"Perizinan berusaha yang berbasis risiko akan memberikan kemudahan dan kepastian, sesuai
arahan Presiden Joko Widodo agar segera dilakukan pemangkasan perizinan berusaha,
penyederhanaan prosedur perizinan, dan penerapan standar usaha," tutur Airlangga.
"Dengan demikian, perizinan akan lebih mudah dan cepat, dan pengawasan akan lebih optimal,"
ucap Airlangga Hartarto menambahkan.
Melalui RPP ini, pemerintah menetapkan perizinan dengan menggunakan pendekatan berbasis
risiko, untuk menetapkan jenis perizinan berusaha pada seluruh sektor usaha.
Setiap Kementerian/Lembaga (K/L) dan pemerintah daerah (Pemda) menggunakan pola yang
sama, yakni pendekatan berbasis risiko dalam kebijakan perizinan berusaha untuk bidang usaha.
Setiap K/L juga akan melakukan analisis tingkat risiko, dan menetapkan tingkat risiko usaha yaitu
tingkat risiko rendah, menengah, dan tinggi.
Dengan demikian, membuka usaha di Indonesia akan menjadi lebih mudah dan cepat, serta
menciptakan kepastian usaha.
RPP mengenai NSPK ini merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang (UU) Cipta
Kerja, yang mengatur tentang jenis perizinan berusaha untuk kegiatan usaha di semua sektor.
Peraturan ini merupakan kompilasi Pengaturan dari 18 K/L yang menjadi pembina sektor dan
regulator setiap bidang usaha. Pengelompokan bidang usaha, mengacu kepada Klasifikasi Baku
Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2020.
Selain itu, pengaturan dalam RPP ini juga mencakup tentang Kewenangan penerbitan dan
pelaksanaan pengawasan. "RPP ini akan mengatur tentang norma perizinan berusaha berbasis
risiko, dan tatacara pengawasan yang harus dijadikan referensi oleh semua K/L dan Pemda yang
sudah disiapkan oleh Kemenko Perekonomian," kata Airlangga Hartarto.
"Juga mengatur tentang norma pelayanan perizinan berusaha, melalui sistem OSS (Online Single
Submission) yang disiapkan oleh BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) serta NSPK untuk
masing-masing sektor yang ditetapkan oleh setiap K/L terkait," ucapnya menambahkan.
148
