Page 146 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 NOVEMBER 2020
P. 146
Ringkasan
Ketua Umum Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Tekstil Sandang dan Kulit Serikat Pekerja
Seluruh Indonesia (FSP TSK SPSI) Roy Jinto meminta Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil
merevisi Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) 2021 di sejumlah daerah. Pasalnya, 10
kabupaten/kota di Jabar tidak menaikkan UMK 2021 meski mendapatkan rekomendasi untuk
menaikkan upah minimum.
Terkait masa pandemi Covid-19, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jabar Setiawan
Wangsaatmaja menjelaskan, 10 kabupaten/kota di Jabar tidak menaikkan UMK-nya sesuai Surat
Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor/11/HK.04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum
Tahun 2021 pada Masa Pandemi Covid-19.
UMK 2021 10 DAERAH DI JABAR TETAP, BURUH MINTA RK EVALUASI SK
Ketua Umum Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Tekstil Sandang dan Kulit Serikat Pekerja
Seluruh Indonesia (FSP TSK SPSI) Roy Jinto meminta Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil
merevisi Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) 2021 di sejumlah daerah.
Pasalnya, 10 kabupaten/kota di Jabar tidak menaikkan UMK 2021 meski mendapatkan
rekomendasi untuk menaikkan upah minimum.
"Pertama, kami apresiasi gubernur sudah menetapkan UMK tahun 2021 sesuai rekomendasi
bupati/walikota masing-masing daerah. Namun dalam penetapan itu ada persoalan beberapa
daerah yang tidak naik UMK-nya," kata Roy Jinto di Bandung, Minggu (22/11).
Roy mencontohkan Kabupaten Cianjur sebagai salah satu daerah dengan UMK tetap atau sama
dengan 2020. Padahal, kata dia, Pemerintah Kabupaten Cianjur sesuai rekomendasi penjabat
sementara (Pjs) bupatinya merekomendasikan 8 persen kenaikkan UMK 2021 sampai dengan
rapat terakhir Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat. Bahkan, hingga ditandatanganinya berita
acara dewan pengupahan tersebut, rekomendasi masih tetap 8 persen.
Berdasarkan informasi yang ia terima, alasan tidak adanya kenaikan UMK Cianjur berdasarkan
surat klarifikasi rekomendasi dari Pjs Bupati Cianjur pada 20 November 2021. Menurutnya, surat
tersebut tidak pernah dibahas di Dewan Pengupahan Provinsi Jabar.
"Karena sampai selesai rapat Depeprov, tidak ada surat tersebut. Kami tidak tahu kapan surat
susulan dari Kabupaten Cianjur tersebut disampaikan ke Pemprov Jaba dan yang sangat kami
sayangkan kenapa tidak dibahas lagi di Depeprov Jabar kalau ada perubahan rekomendasi dari
kabupaten/kota," tegasnya.
Dengan demikian, Roy berharap Pemprov Jabar segera merevisi Surat Keputusan (SK) Gubernur
Nomor 561/Kep.774-Yanbangsos/2020 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jabar 2021.
"Kami meminta Gubernur Jawa Barat untuk merevisi SK UMK Cianjur untuk dinaikkan sesuai
rekomendasi awal 8 persen dan juga 9 kabupaten/kota lainnya. Serta meminta gubernur
menggunakan kewenangannya untuk menaikkan UMK tahun 2021 di kabupaten/kota tersebut
agar buruh di daerah tersebut juga mendapatkan keadilan," ujarnya.
Sebagai informasi, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat mengeluarkan Keputusan Gubernur
Jawa Barat Nomor 561/Kep.774-Yanbangsos/2020 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di
Jabar 2021.
145
