Page 150 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 NOVEMBER 2020
P. 150
Saat ini seluruh K/L yang terkait dengan perizinan berusaha, telah menyelesaikan seluruh proses
analisis tingkat risiko di internal K/L untuk seluruh kegiatan usaha yang merupakan binaan
masing-masing K/L.
Kemudian menyelesaikan NSPK dan Lampirannya, yang mengatur seluruh proses bisnis perizinan
berusaha.
Sehingga, diharapkan semua perizinan telah diatur secara lengkap di RPP ini, dan dipandang
tidak perlu ada lagi pengaturan norma yang mengikat publik di tingkat Peraturan Menteri atau
aturan lain di bawahnya.
Hal ini pun menjadikan RPP tersebut bagian dari penyederhanaan, dan mengurangi obesitas
regulasi.
18 K/L yang telah menyelesaikan proses dan NSPK tersebut yakni Kementerian Perdagangan,
Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, Kementerian Kesehatan, Perhubungan, serta
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Kemudian Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (P, Kemnterian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan (LHK), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), serta Kementerian
Komunikasi dan Informasi (Kominfo).
Terakhir ada Kementerian Pertahanan, Kementerian Agama, Kementerian Ketenagakerjaan,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif (Kemenparekraf), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Badan Pengawas Tenaga
Nuklir (Bapeten), dan Polri.
Seluruh K/L tersebut telah menyusun NSPK berdasarkan norma dasar perizinan berusaha
berbasis risiko, yang telah disusun oleh Kementerian Perekonomian.
Selain NSPK, seluruh K/L juga tengah mengejar penyelesaian Lampiran berupa Tabel KBLI
berdasarkan tingkat risiko, dari NSPK di masing-masing K/L.
Selain Tabel KBLI, ada juga Lampiran kewajiban dan/atau persyaratan perizinan, standar usaha
dan standar produk/proses/jasa, yang akan menjadi acuan para pelaku usaha untuk melakukan
kegiatan bisnis.
"Dengan adanya PP peraturan berusaha berbasis risiko dan tatacara pengawasan, maka
diharapkan dapat mewujudkan tujuan utama UU Cipta Kerja, yaitu mewujudkan kemudahan dan
kepastian berusaha di Indonesia," ujar Airlangga Hartarto.***.
149
