Page 145 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 NOVEMBER 2020
P. 145
Judul UMK 2021 10 Daerah di Jabar Tetap, Buruh Minta RK Evaluasi SK
Nama Media cnnindonesia.com
Newstrend Peraturan Upah Minimum
Halaman/URL https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20201122145616-92-
572979/umk-2021-10-daerah-di-jabar-tetap-buruh-minta-rk-evaluasi-sk
Jurnalis redaksi
Tanggal 2020-11-22 15:18:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Roy Jinto (Ketua Umum Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Tekstil Sandang dan
Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) Pertama, kami apresiasi gubernur sudah menetapkan
UMK tahun 2021 sesuai rekomendasi bupati/walikota masing-masing daerah. Namun dalam
penetapan itu ada persoalan beberapa daerah yang tidak naik UMK-nya
negative - Roy Jinto (Ketua Umum Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Tekstil Sandang dan
Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) Karena sampai selesai rapat Depeprov, tidak ada surat
tersebut. Kami tidak tahu kapan surat susulan dari Kabupaten Cianjur tersebut disampaikan ke
Pemprov Jaba dan yang sangat kami sayangkan kenapa tidak dibahas lagi di Depeprov Jabar
kalau ada perubahan rekomendasi dari kabupaten/kota
neutral - Roy Jinto (Ketua Umum Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Tekstil Sandang dan
Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) Kami meminta Gubernur Jawa Barat untuk merevisi SK
UMK Cianjur untuk dinaikkan sesuai rekomendasi awal 8 persen dan juga 9 kabupaten/kota
lainnya. Serta meminta gubernur menggunakan kewenangannya untuk menaikkan UMK tahun
2021 di kabupaten/kota tersebut agar buruh di daerah tersebut juga mendapatkan keadilan
neutral - Setiawan Wangsaatmaja (Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jabar) Sisanya, ada 17
kabupaten/kota yang memang ada kenaikan (UMK) dan itu pun didasarkan kepada inflasi dan
Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) baik secara nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota
negative - Setiawan Wangsaatmaja (Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jabar) Oleh karena itu,
sangat memungkinkan yang saat ini tidak menaikkan UMK dan seiring pemulihan ekonomi, akan
ada perbaikan
neutral - Setiawan Wangsaatmaja (Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jabar) Pada prinsipnya
kenaikan tersebut alasan lebih kepada pertimbangan laju inflasi dan laju pertumbuhan
ekonominya. Sekali lagi, kami lihat hal itu masih terlihat wajar dan disesuaikan dengan
perkembangan yang terjadi di wilayahnya
144
