Page 141 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 NOVEMBER 2020
P. 141
Judul UMK 2021 Kabupaten Karawang Tertinggi di Seluruh Jawa Barat, Ini
Sebabnya
Nama Media tempo.co
Newstrend Peraturan Upah Minimum
Halaman/URL https://metro.tempo.co/read/1407785/umk-2021-kabupaten-
karawang-tertinggi-di-seluruh-jawa-barat-ini-sebabnya
Jurnalis Antara
Tanggal 2020-11-22 15:41:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Setiawan Wangsaatmaja (Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar) Sisanya, ada 17
kabupaten/kota yang memang ada kenaikan (UMK) dan itu pun didasarkan kepada inflasi dan
Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) baik secara nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota
neutral - Setiawan Wangsaatmaja (Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar) Kami (Pemda Jabar) sangat
menghargai apa yang menjadi usulan, khususnya rekomendasi 27 kabupaten/kota terkait
besarnya upah minimum tahun 2021
negative - Setiawan Wangsaatmaja (Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar) (Surat itu) perihal saran
dan pertimbangan penetapan upah minimum kabupaten/kota tahun 2021
neutral - Setiawan Wangsaatmaja (Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar) Jumlah ada 17 yang
mengalami kenaikan (UMK 2021), di antaranya Bodebek. Pada prinsipnya kenaikan tersebut
alasan lebih kepada pertimbangan laju inflasi dan laju pertumbuhan ekonominya
neutral - Setiawan Wangsaatmaja (Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar) Sekali lagi, kami lihat hal
itu masih terlihat wajar dan disesuaikan dengan perkembangan yang terjadi di wilayahnya
positive - Setiawan Wangsaatmaja (Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar) Saya apresiasi pemerintah
kabupaten/kota maupun serikat kerja dan pengusaha, semoga hal ini bisa diterima dengan baik
Ringkasan
Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengeluarkan Keputusan Gubernur No. 561/Kep.774-
Yanbangsos/2020 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota atau UMK di Provinsi Jawa Barat
Tahun 2021 dan Kabupaten Karawang yang tertinggi. Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar Setiawan
Wangsaatmaja di Bandung Minggu, 22 November 2020 menjelaskan, Keputusan Gubernur itu
telah ditandatangani Gubernur Ridwan Kamil pada Sabtu 21 November 2020 dan berlaku pada
tanggal 1 Januari 2021.
140
