Page 182 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 NOVEMBER 2020
P. 182
DAFTAR RESMI UMP/UMK 2021 DI BANTEN, JAWA BARAT, JAWA TENGAH, DAN
DIY: ADA YANG TETAP HINGGA NAIK
Melalui keputusan yangtertuang dalam Surat Edaran Nomor M/11/HK.04/X/2020 tentang
Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-
19), Pemerintah Republik Indonesia (RI) tak menaikkan UMK 2021.
Melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), telah ditetapkan UMK 2021 akan sama
dengan tahun 2020, tidak ada pengurangan maupun penambahan.
Namun penerapan di lapangan ber Daftar Lengkap Besaran UMK 2021 di 35 Kota/Kabupaten di
Jawa Tengah, Kota Semarang Tertinggi UMK Naik, Ini Daftar Upah Minimun atau UMK 2021 di
35 Kota/ Kabupaten di Jawa Tengah Berikut daftar lengkap besaran upah minimum di Daerah
Istimewa Yogyakarta (DIY), Banten, Jawa Barat,dan Jawa Tengah.
1. Banten Dilansir dari Kompas.com, walaupun upah minimum secara nasional ditetapkan tak
naik, namun Provinsi Banten, resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) naik sebesar
1,5 persen.
Gubernur Banten, Wahidin Halim menetapkan hal tersebut tertuang dalam Surat Keputusan
Gubernur (Kepgub) Banten Nomor 561/Kep.272-Huk/2020, tentang Penetapan UMK di Provinsi
Banten 2021.
Berikut rinciannya: - Kabupaten Pandeglang Rp 2.800.292,64 - Kabupaten Lebak Rp
2.751.313,81 - Kabupaten Serang Rp 4.251.180,86 - Kabupaten Tangerang Rp 4.230.792,65 -
Kota Tangerang Rp 4.262.015,37 - Kota Tangerang Selatan Rp 4.230.792,65 - Kota Serang Rp
3.830.549,10 - Kota Cilegon Rp 4.309.772,64 2.
2. Jawa Barat Diberitakan Tribunnews.com sebelumnya, upah minimum Jawa Barat beberapa
daerahnya ada yang mengalami kenaikan, namun ada juga yang tetap.
Besaran UMP Jabar 2021 diatur dalam Keputusan Gubernur Jabar Nomor 561/Kep.722-
Yanbangsos/2020 tentang Upah Minimum Provinsi Jawa Barat Tahun 2021.
"Aturan terkait penetapan upah minimum ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun
2015. Yang pertama bahwa lima tahun setelah penetapan PP ini segera ditetapkan kebutuhan
hidup layak (KHL)," ucap Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jabar Rachmat
Taufik Garsadi, dikutip dari humas.jabarprov.go.id, Minggu (22/11/2020).
Kemenaker Terima Perwakilan KSPI yang Protes Soal UMP 2021 Menaker Angkat Suara Soal 5
Gubernur yang Abaikan Surat Edaran UMP 2021 "Aturan mengenai penggunaan KHL sudah
keluar, yakni Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2020." "Aturan
itu mengharuskan Dewan Pengupahan Provinsi segera menetapkan KHL berdasarkan data-data
dari BPS (Badan Pusat Statistik)," imbuhnya.
Berikut ini daftarnya: 1. Kabupaten Karawang Rp 4.798.312,00 (naik) 2. Kota Bekasi Rp
4.782.935,64 (naik) 3. Kabupaten Bekasi Rp 4.791.843,90 (naik) 4. Kota Depok Rp 4.339.514,73
(naik) 5. Kota Bogor Rp 4.169.806,58 (tetap) 6. Kabupaten Bogor Rp 4.217.206,00 (naik) 7.
Kabupaten Purwakarta Rp 4.173.568,61 (naik) 8. Kota Bandung Rp 3.742.276,48 (naik) 9.
Kabupaten Bandung Barat Rp 3.248.283,28 (naik) 10. Kabupaten Sumedang Rp 3.241.929,67
(naik) 11. Kabupaten Bandung Rp 3.241.929,67 (naik) 12. Kota Cimahi Rp 3.241.929,00 (naik)
13. Kabupaten Sukabumi Rp 3.125.444,72 (naik) 14. Kabupaten Subang Rp 3.064.218,08 (naik)
15. Kabupaten Cianjur Rp 2.534.798,99 (tetap) 16. Kota Sukabumi Rp 2.530.182,63 (tetap) 17.
Kabupaten Indramayu Rp 2.373.073,46 (naik) 18. Kota Tasikmalaya Rp 2.264.093,28 (tetap) 19.
Kabupaten Tasikmalaya Rp 2.251.787,92 (tetap) 20. Kota Cirebon Rp 2.271.201,73 (naik) 21.
Kabupaten Cirebon Rp 2.269.556,75 (naik) 22. Kabupaten Garut Rp 1.961.085,70 (tetap) 23.
181
