Page 23 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 NOVEMBER 2020
P. 23

BURUH REALISTIS, PENGUSAHA BELUM BERSIKAP

              Penetapan upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2021 oleh gubernur Jateng mendapat reaksi
              beragam  dari  serikat  buruh  dan  asosiasi  pengusaha  di  eks  Karesidenan  Surakarta.  Ketua
              Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Surakarta Wahyu Rahadi menyatakan
              bisa memaklumi keputusan itu. Meski sebenarnya pihaknya belum puas.

              Dia menyatakan, perwakilan buruh telah mengusulkan kenaikan 5,8 persen. Namun, gubernur
              hanya  menetapkan  kenaikan  2,94  persen  bagi  UMK  Solo.  Sebelumnya,  melalui  keputusan
              gubernur Nomor 561/61 Tahun 2020 bertanggal 20 November 2020, Gubernur Jateng Ganjar
              Pranowo menetapkan UMK2021 di 35 daerah di Jateng. Ada kenaikan 0,75-3,68 persen dari UMK
              2020 (selengkapnya lihat grafis). Keputusan tersebut berlaku mulai 1 Januari 2021.

              "Lihat saja dengan UMK Karanganyar sejumlah Rp 2,054 juta. Selisihnya makin jauh dengan
              Solo. Tetapi, kami memang harus tahu diri. Sebab, Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia, Red)
              menginginkan kenaikan nol persen," ujarnya kemarin.
              Di  tempat  lain,  Koordinator  Forum  Komunikasi  Serikat  Buruh  Karanganyar  (FKSBK)  Eko
              Supriyanto menyambut baik keputusan gubernur tersebut. "Dengan kenaikan ini, ekonomi akan
              tumbuh positif. Sebab, para buruh akan bisa membelanjakan upahnya untuk kebutuhan sehari-
              hari. Ini juga akan memacu semangat bekerja," katanya.
              Ketua SPSI Kabupaten Sragen Rawuh Supriyanto menegaskan, mau tidak mau buruh menerima
              kenaikan upah yang tidak sampai satu persen tersebut. Dia menyebutkan, dalam rapat bersama
              dewan pengupahan selama lima kali, pengusaha kukuh tidak mau menaikkan upah. "Sebab,
              pabrik mereka masih morat-marit. Yang dirumahkan 75 persen. Yang masuk kerja hanya 25
              persen," ungkapnya kemarin.

              Di  tempat  lain,  Ketua  Asosiasi  Pengusaha  Indonesia  (Apindo)  Karanganyar  Edy  Darmawan
              enggan menanggapi penetapan UMK 2021. Melalui pesan singkat, Edy hanya membalas pendek.
              "Tanggapan saya, tidak berkomentar," ujarnya.

              Sebelumnya, Apindo Karanganyar menyatakan kecewa atas usul kenaikan UMK yang diajukan
              bupati.  Mereka  mendesak  agar  kenaikan  tersebut  direvisi.  Namun,  faktanya,  kini  UMK
              Karanganyar tetap naik 3,27 persen.
              Wakil Sekretaris Apindo Kota Surakarta Sri Saptono Basuki menilai, penetapan UMK Kota Solo
              2021 menjadi tantangan bagi para pelaku usaha di Kota Bengawan.

              Meski demikian, pihaknya masih menunggu arahan dari Apindo Jateng. "Kami harap tidak sampai
              ada PHK (pemutusan hubungan kerja)," tuturnya.

              (bay/ves/rud/bun/dri)



















                                                           22
   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28