Page 267 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 NOVEMBER 2020
P. 267
UMK TAK NAIK DI 10 KABUPATEN KOTA DI JABAR
Merdeka.com - Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil sudah memutuskan Upah Minimum
Kabupaten Kota (UMK) tahun 2021. Ada sepuluh daerah yang tidak menaikan upah mengikuti
dengan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan (Menaker). Hal itu tertuang dalam Keputusan
Gubernur Jawa Barat nomor 561/Kep.774-Yanbangsos/2020 tentang Upah Minimum
Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2021. Surat tersebut ditandatangani
Ridwan Kamil pada 21 November 2020.
Pengumuman mengenai keputusan UMK disampaikan langsung Sekretaris Daerah (Sekda)
Provinsi Jawa Barat Setiawan Wangsaatmaja di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung,
Sabtu (21/11).
"Kami melihat dan mempelajari alasan kabupaten kota yang menyampaikan rekomendasi pada
kami. Kita melihat ada 10 kab kota yang memang dalam rekomendasinya sesuai dengan SE
kemenaker tanggal 26 oktober 2020," kata dia.
Diketahui, dalam surat edaran yang ditandatangani oleh Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah
tertuang mengenai Upah Minimum Provinsi (UMP) 2021 tidak naik.
Daftar 10 Daerah Sepuluh daerah tersebut adalah, Kota Bogor, Kabupaten Cianjur, Kota
Sukabumi, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Garut, Kabupaten Kuningan,
Kabupaten Ciamis, Kabupaten Pangandaran dan Kota Banjar.
Sedangkan 17 kabupaten kota lainnya, menurut Stiawan ada kenaikan UMK. Itu pun didasarkan
pada inflasi dan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), baik secara Nasional, Provinsi, Kabupaten
Kota.
"Kami menghargai surat rekomendasi dari kabupaten kota. Tentu saja kami memandang hal ini
merupakan putusan yang telah disepakati. Khususnya bagi sepuluh daerah yang sesuai dengan
SE tidak menaikan (UMK) di tahun 2021," terang dia. "UMK yang tertinggi, Karawang dan
terendah ada di Banjar," ucap dia.
Daerah yang UMK Tak Naik Diberi Waktu Evaluasi Setiawan menjelaskan, sepuluh daerah yang
memutuskan untuk tidak menaikan UMK diberi kesempatan pada tahun 2021 di semester I untuk
mengevaluasi keputusannya. "Segera mengevaluasi berdasarkan inflasi dan LPE di triwulan I dan
Triwulan II. Untuk itu sangat memungkinkan yang tidak menaikan seiring dengan pemulihan
ekonomi, pastinya akan ada perbaikan," terang dia.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengerti bahwa pandemi Covid-19 berefek luar biasa kepada
pertumbuhan ekonomi daerah. Dari data evaluasi, ada sekira 2001 perusahaan dan sekira 112
ribuan pekerja yang terdampak.
Daftar UMK Jabar Ini daftar UMK di Jabar 1. Kabupaten Karawang: Rp 4.798.312 2. Kota Bekasi:
Rp4.782.935,64 3. Kabupaten Bekasi: Rp 4.791.843,9 4. Kota Depok: Rp4.339.514,73 5.Kota
Bogor: Rp4.169.806,58 6. Kabupaten Bogor: Rp4.217.206 7. Kabupaten Purwakarta:
Rp4.173.568,61 8. Kota Bandung: 3.742.276,48 9. Kabupaten Bandung Barat: Rp3.248.283,28
10. Kabupaten Sumedang: Rp3.241.929,67 11. Kabupaten Bandung: Rp3.241.929,67 12. Kota
Cimahi: Rp3.241.929 13. Kabupaten Sukabumi: Rp3.125.444,72 14. Kabupaten Subang:
Rp3.064.218,08 15. Kabupaten Cianjur: Rp2.534.798,99 16. Kota Sukabumi: Rp2.530.182,63 17.
Kabupaten Indramayu: Rp2.373.073,46 18. Kota Tasikmalaya: Rp2.264.093,28 19. Kabupaten
Tasikmlaya: Rp2.251.787,92 20. Kota Cirebon: Rp2.271.201,73 21. Kabupaten Cirebon:
Rp2.269.556,75 22. Kabupaten Garut: Rp1.961.085,70 23. Kabupaten Majalengka: Rp2.009.000
24. Kabupaten Kuningan: Rp1.882.642,36 25. Kabupaten Ciamis: Rp1.880.654,54 26. Kabupaten
Pangandaran: Rp1.860.591,33 27. Kota Banjar: Rp1.831.884,83 [rnd] Daftar 10 Daerah.
266
