Page 300 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 NOVEMBER 2020

Judul Ekonom UIN: UU Cipta Kerja Solusi Atasi Pengangguran dan Lemahnya
Arus Modal
Nama Media jpnn.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://www.jpnn.com/news/ekonom-uin-uu-cipta-kerja-solusi-atasi-
pengangguran-dan-lemahnya-arus-modal
Jurnalis yessy
Tanggal 2020-11-21 12:13:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen Binapenta
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

neutral - M. Ridwansyah (dosen FEB UIN) Yang paling harus dibenahi adalah regulasi dan
institusi. Omnibus Law ini mengharmonisasi sekitar 74 Undang-Undang, sehingga faktor regulasi
dan koordinasi bisa diperbaiki dengan harapan bisa menciptakan lapangan kerja yang lebih
banyak dan menghasilkan investasi yang lebih tinggi

neutral - M. Ridwansyah (dosen FEB UIN) Ini karena setiap tahun ada tambahan angkatan kerja
baru sekitar 2,5 juta orang

negative - M. Ridwansyah (dosen FEB UIN) Sebelum wabah ada 6,8 juta pengangguran. Menurut
data yang kami dapat dari Kemenaker, akibat wabah ada tambahan 3,5 juta pengangguran baru.
Estimasi sekarang ada 9,7 juta pengangguran di Indonesia
positive - M. Ridwansyah (dosen FEB UIN) Dari awal World Bank meyakini bahwa ini (UU Cipta
Kerja) salah satu bentuk dari reformasi struktural yang memungkinan Indonesia kedepan akan
membuat investor lebih tertarik

neutral - M. Ridwansyah (dosen FEB UIN) Indeks Harga Saham gabungan (IHSG) ditutup naik
40,45%, 45 saham unggulan (LQ45) naik 9,08 poin. Jadi, ini bentuk sentimen positif para
investor dan dunia usaha terkait disahkannya UU Cipta Kerja

positive - M. Ridwansyah (dosen FEB UIN) Wold Bank memproyeksikan pertumbuhan ekonomi
Indonesia 3,4-4,4%, Bank Indonesia memproyeksikan 5% pada 2021

Ringkasan

Ekonom UIN Syarif Hidayatullah Jakarta M. Ridwansyah menilai hadirnya UU Cipta Kerja untuk
memperbaiki regulasi dan birokrasi karena selama ini menghambat investasi dan juga penciptaan
lapangan kerja. "Yang paling harus dibenahi adalah regulasi dan institusi. Omnibus Law ini
mengharmonisasi sekitar 74 Undang-Undang, sehingga faktor regulasi dan koordinasi bisa

299