Page 389 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 NOVEMBER 2020
P. 389
Aksi para buruh ini dilakukan lantaran permintaan kenaikan upah minimum kota (UMK) dari Rp
4,1 juta menjadi Rp 4,3 juta di tahun 2021 tak direalisasi pemerintah.
"Bekasi, Kabupaten Bogor, Depok, Sukabumi bisa menaikkan (UMK). Kenapa Kota Bogor tidak
bisa? Jadi kami menuntut kenaikan upah," ujar Ketua DPC SPN Kota Bogor Budi Mudrika, Kamis
(19/11) malam.
Sebelum mendatangi rumah dinas wali kota, buruh sempat menggelar aksi di kantor Dinas
Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Bogor pukul 15:00 WIB.
Namun, dari hasil pertemuan yang berlangsung hingga pukul 21:30 WIB, tidak ada kata sepakat
atas permintaan buruh tersebut.
Karena geram, para buruh memilih untuk mendatangi rumah dinas wali kota untuk
menyampaikan aspirasi.
Mereka meminta membatalkan rekomendasi tidak adanya kenaikan upah di Kota Bogor untuk
tahun depan.
"Kami mengerti adanya situasi pandemi. Jadi kami meminta kenaikan disamakan dengan
Kabupaten Bogor sebesar 3,27 persen atau menjadi Rp4,3 juta," jelas Budi.
Dia pun mengancam akan tetap bertahan di rumah dinas wali kota Bogor, sampai orang nomor
wahid di Kota Hujan itu mau menandatangani rekomendasi buruh.
Musababnya, hari ini (20/11) merupakan batas terakhir penyerahan rekomendasi kenaikan upah
minimum kota. "Kami akan bertahan sampai wali kota mau menandatangani," tegasnya.
Pantauan wartawan, aksi yang sudah berlangsung sejak pukul 22.00 WIB ini, tidak dijaga oleh
aparat kepolisian.
Sejak buruh menduduki rumah dinas wali kota Bogor, tidak nampak penjagaan yang berarti.
Hingga pukul 01.00 dini hari para buruh masih bertahan.
Ketika dikonfirmasi, Kabag Ops Polresta Bogor Kota Kompol Prasetyo Purba menilai tidak adanya
penjagaan atau pembubaran massa aksi, dikarenakan apa yang dilakukan oleh buruh bukan aksi
demonstrasi.
"Bukan aksi demo. Mereka mau ke rumah pak wali audiensi terkait UMK, karena audiensi di
Disnaker deadlock. Hanya 12 orang perwakilan yang lainnya solidaritas buruh saja," kata
Prasetyo.
Langkah Kota Bogor tidak menaikan UMK tahun 2021 sebelumnya sudah diungkapkan Kepala
Disnakertrans Kota Bogor Elia Buntang.
Hal itu mengikuti kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat yang juga tidak
menaikkan upah minimum provinsi (UMP) 2021. Seperti diketahui upah minimum kota (UMK)
Bogor tahun 2020 di angka Rp 4,1 juta.
388
