Page 391 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 NOVEMBER 2020
P. 391
Hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran
(UU PPMI), yang menyebutkan perlindungan imigran melibatkan berbagai pihak baik pusat
maupun daerah.
Menurut Ida, sinergitas dan kolaborasi seluruh pihak adalah kunci supaya regulasi UU PMI ini
dapat diimplementasikan.
Menaker menjelaskan ia juga meminta kepada Ditjen Binapenta dan PKK untuk
menyosialisasikan sampai ke daerah.
Selain nota ini, juga dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) oleh Direktorat
Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Ditjen
Binapenta dan PKK) dan Kepala Bareskrim Polri.
Diketahui, PKB ini merupakan lanjutan dari nota kesepahaman.
Perjanjian ini mengenai penempatan pekerja imigran Indonesia yang tidak sesuai prosedur dan
berlaku selama 5 tahun.
Wakil Kepala Kepolisian Negara RI, Komjen. Pol.
Gatot Eddy Pramono menyatakan, pihaknya siap membantu dalm persiapan kompetensi calon
serta menyediakan sarana dan prasarana.
Ia juga menjelaskan nota kesepahaman ini harus disosialisasikan kepada institusi kepolisian
seluruh Indonesia sehingga menjangkau ke daerah.
Wakapolri juga menyatakan pihaknya mengapresiasi nota kesepahaman dan PKB yang telah
ditandatangani dan mendukung agar nanti keduanya dapat diimplementasikan dengan baik.
(Tribunnews.com/Shella).
390
