Page 77 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 NOVEMBER 2020

UMK 35 KABUPATEN/KOTA DI JATENG NAIK

Upah Minimum di 35 Kota Kabupaten di Jawa Tengah mengalami kenaikan dibandingkan tahun
2020. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan, kenaikan bervariasi mulai dari
0,75% hingga 3,68%. UMK tertinggi masih ditempati Kota Semarang yaitu Rp 2.810.025.
Sedangkan UMK terendah Kabupaten Banjarnegara sebesar Rp 1.805.000.

Ganjar mengatakan, kenaikan upah minimum ini telah tercatat dalam Surat Keputusan Gubernur
Jawa Tengah tanggal 20 November No 561/61 Tahun 2020 tentang Upah Minimum pada 35
Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah.

"Keputusan ini merupakan jaring pengaman sosial dalam rangka melaksanakan fungsi
perlindungan upah bagi pekerja atau buruh dan kelangsungan usaha bagi perusahaan atau dunia
usaha di Provinsi Jawa Tengah," ujar Ganjar ditemui usai mengunjungi posko pengungsian di
Desa Tamanagung Kecamatan Muntilan Magelang, Sabtu (21/11).

Lebih lanjut Ganjar menjelaskan, Bupati/wali Kota dalam mengajukan rekomendasi terkait Upah
Minimum tentunya mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan masukan
dari Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota masing-masing." Kenaikan bervariasi mulai dari 0,75%
sampai dengan 3,68% sesuai dengan hasil-hasil pembahasan Dewan Pengupahan Kabupaten
Kota dan rekomendasi Bupati/Wali Kota masing-masing daerah," kata Ganjar.
Ganjar menegaskan, keputusan ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2021, sesuai dengan UU
11/2020 tentang Cipta Kerja pada Bab IV Ketenagakerjaan.

Artinya, lanjut Ganjar, pengusaha wajib melaksanakan ketentuan ini mulai tanggal 1 Januari
2021. Ganjar menyampaikan, upah minimum adalah upah bulanan terendah, dan hanya berlaku
bagi pekerja atau buruh yang memiliki masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun. "Pengusaha yang
telah memberikan upah lebih tinggi dari ketentuan upah minimum, dilarang mengurangi atau
menurunkan besaran upah yang telah dibayarkan," tegasnya.
Hormati Keputusan Sementara itu, Apindo Jateng menghormati keputusan Gubernur Jateng yang
telah menandatangani Surat Keputusan terkait UMK Kabupaten/kota 2021. Ketua Apindo Jateng
Frans Kongi mengungkapkan, pada prinsipnya buruh adalah mitra bagi perusahaan. Apindo
dalam hal ini tentu sudah mendorong perusahaan untuk bisa memenuhi UMK yang sudah
diputuskan. "Mungkin ada 20 persen perusahaan yang kurang terdampak Covid- 19, tetapi 80
persen dampaknya luar biasa. Ini yang kami minta komunikasikan dengan baik antara
manajemen dan pekerjanya," ujar Frans, Minggu (22/11).

Menurutnya, penetapan UMK di daerah memang ada yang berbuah kata sepakat. Hal ini bisa
saja terjadi karena pengurus di kab/kota melihat kondisi di daerah memungkinkan untuk
dinaikkan. (ekd, J14-64).

76