Page 1016 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 1016
dalam Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja (SE Menaker) Nomor M/11/HK.04/X/2020 tentang
penetapan upah minimum tahun 2021 pada masa Pandemi Covid 19. Ketua FSPMI Sumut, Willy
Agus Utomo mengatakan standar upah Sumut sangat jauh tertinggal dari daerah Industri lainnya
di Indonesia dalam kurun waktu lima tahun terakhir.
BURUH SUMUT SEBUT PEMERINTAH TAK SENSITIF, DEMO 2 NOVEMBER
Ribuan buruh dari Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Provinsi
Sumatera Utara (DPW FSPMI Sumut) disebut akan kembali turun untuk menolak memprotes
keras Omnibus Law Cipta Kerja dan rencana pemerintah tidak akan menaikkan upah di 2021.
"Pemerintah tidak memiliki sensitivitas terhadap penderitaan kaum buruh Indonesia, dan hanya
mementingkan kepentingan kalangan pengusaha saja," kata Ketua FSPMI Sumut, Willy Agus
Utomo, Rabu (28/10).
"Belum lagi protes kami terhadap Omnibus Law yang merugikan buruh, kami juga harus
menerima kabar buruk, upah buruh tidak mengalami kenaikan 2021. Kami menolak tegas dan
akan melawan kebijakan yang tidak berprikemanusiaan tersebut," cetus dia.
Diketahui, Pemerintah telah menetapkan bahwa upah tahun 2021 tidak akan naik yang tertuang
dalam Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja (SE Menaker) Nomor M/11/HK.04/X/2020 tentang
penetapan upah minimum tahun 2021 pada masa Pandemi Covid 19.
Sementara, demo menolak Omnibus Law, yang juga dianggap menganakemaskan kepentingan
pengusaha dan meminggirkan hak buruh, masih terus berlangsung di berbagai daerah, termasuk
hari ini.
Willy mengatakan standar upah Sumut sangat jauh tertinggal dari daerah Industri lainnya di
Indonesia dalam kurun waktu lima tahun terakhir.
"Kami meminta agar Gubernur Sumut mengabaikan surat edaran menteri tersebut. kami minta
kenaikan UMP dan UMK di Sumut untuk tahun 2021 naik minimal 8 persen," tuntut Willy.
Menurutnya, kenaikan upah minimum pada tahun depan justru akan mendongkrak pertumbuhan
ekonomi karena ada kenaikan daya beli kaum buruh. Selain itu, kata Willy, tidak semua
perusahaan kesulitan akibat pandemi Covid-19.
"Undang Undang Ketenagakerjaan sudah mengatur, bagi perusahaan yang nantinya tidak
mampu menaikkan upah dapat melakukan penangguhan, jadi kenapa dikondisikan seolah semua
pengusaha tidak mampu menaikan upah," ungkap Willy.
Sekretaris FSPMI Sumut Tony Rickson Silalahi menambahkan pihaknya telah memutuskan akan
melakukan aksi unjuk rasa damai pada Senin (2/11). Massa aksi berasal dari perwakilan buruh
FSPMI Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, Serdang Bedagai, Kota Tebing Tinggi, Batu Bara,
Labuhanbatu dan Padanglawas.
"Estimasi massa seribuan orang, aksi kita pusatkan di Kantor Gubernur Sumut dan Kantor DPRD
Sumut," ungkap dia.
"Kami mengusung tiga poin tuntutan, yakni agar Presiden RI mengeluarkan Perppu pencabutan
UU Omnibus Law, menolak tegas tidak naik upah justru meminta pada Gubernur Sumut agar
menaikan UMP dan UMK di Sumut sebesar 8% untuk tahun 2021, ketiga, selesaikan kasus kasus
perburuhan di Sumut," urainya.
(fnr/arh).
1015
