Page 1015 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 1015
Judul Buruh Sumut Sebut Pemerintah Tak Sensitif, Demo 2 November
Nama Media cnnindonesia.com
Newstrend Peraturan Upah Minimum
Halaman/URL https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201028141503-20-
563707/buruh-sumut-sebut-pemerintah-tak-sensitif-demo-2-november
Jurnalis redaksi
Tanggal 2020-10-28 19:21:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
negative - Willy Agus Utomo (Ketua FSPMI Sumut) Pemerintah tidak memiliki sensitivitas
terhadap penderitaan kaum buruh Indonesia, dan hanya mementingkan kepentingan kalangan
pengusaha saja
negative - Willy Agus Utomo (Ketua FSPMI Sumut) Belum lagi protes kami terhadap Omnibus
Law yang merugikan buruh, kami juga harus menerima kabar buruk, upah buruh tidak
mengalami kenaikan 2021. Kami menolak tegas dan akan melawan kebijakan yang tidak
berprikemanusiaan tersebut
neutral - Willy Agus Utomo (Ketua FSPMI Sumut) Kami meminta agar Gubernur Sumut
mengabaikan surat edaran menteri tersebut. kami minta kenaikan UMP dan UMK di Sumut untuk
tahun 2021 naik minimal 8 persen
neutral - Willy Agus Utomo (Ketua FSPMI Sumut) Undang Undang Ketenagakerjaan sudah
mengatur, bagi perusahaan yang nantinya tidak mampu menaikkan upah dapat melakukan
penangguhan, jadi kenapa dikondisikan seolah semua pengusaha tidak mampu menaikan upah
negative - Tony Rickson Silalahi (Sekretaris FSPMI Sumut) Estimasi massa seribuan orang, aksi
kita pusatkan di Kantor Gubernur Sumut dan Kantor DPRD Sumut
positive - Tony Rickson Silalahi (Sekretaris FSPMI Sumut) Kami mengusung tiga poin tuntutan,
yakni agar Presiden RI mengeluarkan Perppu pencabutan UU Omnibus Law, menolak tegas tidak
naik upah justru meminta pada Gubernur Sumut agar menaikan UMP dan UMK di Sumut sebesar
8% untuk tahun 2021, ketiga, selesaikan kasus kasus perburuhan di Sumut
Ringkasan
Ribuan buruh dari Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Provinsi
Sumatera Utara (DPW FSPMI Sumut) disebut akan kembali turun untuk menolak memprotes
keras Omnibus Law Cipta Kerja dan rencana pemerintah tidak akan menaikkan upah di 2021.
Diketahui, Pemerintah telah menetapkan bahwa upah tahun 2021 tidak akan naik yang tertuang
1014
