Page 1055 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020

positive - Ida Fauziyah (Menaker) Mempertimbangkan kondisi perekonomian Indonesia pada
masa pandemi Covid-19 dan perlunya pemulihan ekonomi nasional.

Ringkasan

Forum Buruh Kawasan (FBK) Pulogadung, Jakarta Timur menanggapi tidak naiknya upah
mininum kota (UMK) pada 2021. Pihaknya menyerukan pandemi Covid-19 tidak boleh dijadikan
alasan bagi pengusaha untuk menolak kenaikan UMK pada 2021.
Koordinator FBK Pulogadung, Hilman Firmansyah beralasan, para pengusaha seharusnya
memiliki dana darurat untuk membiayai kebutuhan di masa pandemi ini.Hilman meminta agar
para pengusaha tidak menggunakan alasan pendemi Covid-19 untuk lari dari tanggung jawab
membayar upah minimum yang sudah diatur dalam undang-undang.
Wakil Ketua Komisi IX DPR Melki Laka Lena ikut menanggapi kebijakan Menaker Ida Fauziyah
untuk tidak menaikkan upah minimum tahun 2021. Ia mengatakan, kebijakan tersebut harus
dipahami dalam rangka menjaga keberlangsungan usaha dan kesejahteraan pekerja.

BURUH RAMAI MEMPROTES UPAH MINIMUM 2021 TIDAK NAIK, PIMPINAN
KOMISI IX BERHARAP RAKYAT MEMAHAMI

Forum Buruh Kawasan (FBK) Pulogadung, Jakarta Timur menanggapi tidak naiknya upah
mininum kota (UMK) pada 2021.

Pihaknya menyerukan pandemi Covid-19 tidak boleh dijadikan alasan bagi pengusaha untuk
menolak kenaikan UMK pada 2021.

Koordinator FBK Pulogadung, Hilman Firmansyah beralasan, para pengusaha seharusnya
memiliki dana darurat untuk membiayai kebutuhan di masa pandemi ini.

"Pengusaha banyak yang tidak jujur, padahal secara manajemen keuangan seharusnya setiap
pengusaha memiliki dana darurat." "Dana itu yang bisa digunakan untuk membayar kebutuhan
di saat kondisi darurat saat pandemi Covid-19," kata Hilman Firmansyah di Jakarta, Rabu
(28/10/2020), dikutip dari Kompas.com.

Ragam Kekecewaan Serikat Buruh dan SE Upah Minimum 2021 Menakertans yang Dituding
Miskinkan Pekerja Pernyataan itu dikeluarkan Hilman kala menindaklanjuti Surat Edaran yang
dikeluarkan oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah pada 26 Oktober 2020.

Hilman mengatakan, surat edaran tersebut sama saja menyatakan tidak ada kenaikan upah
minimum tahun 2021.
FBK pun meminta gubernur untuk tidak menggunakan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan
dalam proses penetapan Upah Minimum tahun 2021 dan menaati Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Sebab dengan dikeluarkannya surat edaran ini, FBK memastikan kaum buruh akan
bergelombang melakukan aksi penolakan terhadap kebijakan yang menyengsarakan buruh.

Upah Minimum 2021 Tidak Naik, Tanggapan Serikat Buruh hingga Pengamat Ketenagakerjaan

Hilman meminta agar para pengusaha tidak menggunakan alasan pendemi Covid-19 untuk lari
dari tanggung jawab membayar upah minimum yang sudah diatur dalam undang-undang.

1054