Page 1059 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 1059
Judul Sektor Usaha yang Stabil Diminta Tetap Naikkan Upah
Nama Media republika.co.id
Newstrend Peraturan Upah Minimum
Halaman/URL https://republika.co.id/berita/qiwki8328/sektor-usaha-yang-stabil-
diminta-tetap-naikkan-upah
Jurnalis Indira Rezkisari
Tanggal 2020-10-28 15:20:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Melki Laka Lena (Wakil Ketua Komisi IX DPR) Pola gotong royong harus menjadi bagian
dari berbagai sektor termasuk dalam hubungan industrial pengusaha, pekerja, pemerintah, dan
masyarakat
positive - Melki Laka Lena (Wakil Ketua Komisi IX DPR) Kenaikan upah minimum tetap bisa
diberlakukan sehingga para pekerja yang sudah berusaha keras selama ini tetap bisa menikmati
jerih lelahnya
positive - Melki Laka Lena (politikus Partai Golkar) Hasil musyawarah menjadi pegangan bersama
dalam melewati pandemi Covid-19 dengan baik. Pemerintah membantu pekerja dengan berbagai
program sosial
positive - Ida Fauziyah (Menaker) Mempertimbangkan kondisi perekonomian Indonesia pada
masa pandemi Covid-19 dan perlunya pemulihan ekonomi nasional, diminta kepada Gubernur
untuk melakukan penyesuaian penetapan nilai Upah Minimum Tahun 2021 sama dengan nilai
Upah Minimum Tahun 2020
Ringkasan
Wakil Ketua Komisi IX DPR Melki Laka Lena mengaku paham dengan keputusan Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah yang tak menaikkan upah minimum 2021. Menurutnya, hal itu
dilakukan dalam rangka memberi kepastian hukum bagi pengusaha dan pekerja demi menjaga
keberlangsungan usaha. Melki mengatakan, suka duka dan untung rugi harus dibagi bersama
antar berbagai pihak terkait. Namun, bagi sektor usaha yang stabil tetap dapat memberlakukan
kenaikan upah minimum.
SEKTOR USAHA YANG STABIL DIMINTA TETAP NAIKKAN UPAH
Wakil Ketua Komisi IX DPR Melki Laka Lena mengaku paham dengan keputusan Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah yang tak menaikkan upah minimum 2021. Menurutnya, hal itu
1058
