Page 1060 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 1060

dilakukan dalam rangka memberi kepastian hukum bagi pengusaha dan pekerja demi menjaga
              keberlangsungan usaha.
              "Pola  gotong  royong  harus  menjadi  bagian  dari  berbagai  sektor  termasuk  dalam  hubungan
              industrial  pengusaha,  pekerja,  pemerintah,  dan  masyarakat,"  ujar  Melki  lewat  keterangan
              tertulisnya, Rabu (28/10).

              Melki mengatakan, suka duka dan untung rugi harus dibagi bersama antar berbagai pihak terkait.
              Namun, bagi sektor usaha yang stabil tetap dapat memberlakukan kenaikan upah minimum.

              "Kenaikan upah minimum tetap bisa diberlakukan sehingga para pekerja yang sudah berusaha
              keras selama ini tetap bisa menikmati jerih lelahnya," ujar Melki.

              Di  samping  itu,  dialog  dan  pembicaraan  dalam  semangat  musyawarah  mufakat  antara
              pengusaha dan pekerja harus menjadi prioritas. Untuk mencari solusi terbaik antara kedua pihak
              dengan atau tanpa fasilitasi pemerintah di saat pandemi Covid-19 ini.

              "Hasil musyawarah menjadi pegangan bersama dalam melewati pandemi Covid-19 dengan baik.
              Pemerintah membantu pekerja dengan berbagai program sosial," ujar politikus Partai Golkar itu.

              Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, telah menerbitkan Surat Edaran (SE) yang ditujukan
              kepada Gubernur se-Indonesia. Surat Edaran Nomor M/11/HK.04/2020 ini mengatur tentang
              Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-
              19).
              Penerbitan  SE  ini  dilakukan  dalam  rangka  memberikan  perlindungan  dan  keberlangsungan
              bekerja bagi pekerja/buruh serta menjaga kelangsungan usaha, perlu dilakukan penyesuaian
              terhadap penetapan upah minimum pada situasi pemulihan ekonomi di masa pandemi Covid-19.

              Terbitnya SE ini juga dilatarbelakangi keberadaan pandemi Covid-19 yang telah berdampak pada
              kondisi  perekonomian  dan  kemampuan  perusahaan  dalam  memenuhi  hak  pekerja/buruh
              termasuk dalam membayar upah.

              "Mempertimbangkan  kondisi  perekonomian  Indonesia  pada  masa  pandemi  Covid-19  dan
              perlunya pemulihan ekonomi nasional, diminta kepada Gubernur untuk melakukan penyesuaian
              penetapan nilai Upah Minimum Tahun 2021 sama dengan nilai Upah Minimum Tahun 2020,"
              kata Menaker, seperti tertuang dalam SE, Selasa (27/10).





























                                                          1059
   1055   1056   1057   1058   1059   1060   1061   1062   1063   1064   1065