Page 1135 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020

Ketetapan tersebut disampaikan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah melalui Surat
Edaran (SE) Nomor M/11/HK.04/2020 yang diterbitkan Senin malam (26/10). SE yang ditujukan
kepada gubernur se-Indonesia itu mengatur penetapan upah minimum 2021 pada masa pandemi
coronavirus disease 2019 (Covid-19).

Dalam edaran tersebut, gubernur diminta untuk menyesuaikan penetapan nilai upah minimum
2021 sama dengan nilai upah minimum 2020, melaksanakan penetapan upah minimum setelah
2021 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta menetapkan dan mengumumkan
upah minimum provinsi 2021 pada 31 Oktober 2020.

Ida menuturkan, SE itu diterbitkan untuk memberikan perlindungan dan keberlangsungan
bekerja bagi pekerja/buruh serta menjaga kelangsungan usaha. Dengan demikian, perlu
dilakukan penyesuaian terhadap penetapan upah minimum pada situasi pemulihan ekonomi di
masa pandemi Covid-19. "Ini jalan tengah yang harus diambil pemerintah dalam kondisi yang
sulit dan tidak mudah," tuturnya kemarin (27/10).

Penerbitan SE, kata dia, juga berdasar kajian secara mendalam oleh Dewan Pengupahan
Nasional (Depenas) terkait dampak Covid-19 terhadap pengupahan. Karena tak bisa dimungkiri,
pandemi Covid-19 telah berdampak pada kondisi perekonomian dan kemampuan perusahaan
dalam memenuhi hak pekerja/buruh. Termasuk dalam membayar upah.

Di samping itu, lanjut dia, pemerintah tetap memperhatikan kemampuan daya beli para pekerja
melalui subsidi gaji/upah. "Sesungguhnya bantalan sosial sudah disediakan pemerintah. Jadi,
pemerintah tidak begitu saja menetapkan itu karena ada beberapa langkah yang sudah
dilakukan," paparnya.

Sekjen Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Anwar Sanusi mengatakan, penetapan upah
minimum 2021 dilakukan setelah memperhatikan masukan dari semua pihak. Termasuk pekerja
dan pengusaha. "Tidak ada kenaikan, tidak ada penurunan," tegasnya saat ditemui setelah 18th
Senior Labour Officials Meeting Plus Three (SLOM+3).

Disinggung mengenai usul Depenas sebelumnya agar perusahaan tidak terdampak tetap
menaikkan upah minimum tahun depan, menurut Anwar, agak susah mencari perusahaan yang
terdampak dan tidak. Karena itu, untuk sementara ditetapkan tak ada kenaikan maupun
penurunan upah tahun depan.

Secara terpisah, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan, kebijakan pemerintah
tidak menaikkan UMP adalah instrumen yang digunakan agar kondisi sektor usaha tidak semakin
terpuruk. Tidak adanya kenaikan UMP diharapkan juga bisa meminimalkan potensi PHK kepada
buruh/karyawan. ''Ini harus jadi perhatian. Ini berarti sektor usaha masih dalam situasi yang
sangat tertekan dan masyarakat juga tertekan. Dengan begitu, kita harus sama-sama
menjaganya agar bisa pulih dengan tidak menimbulkan trigger yang berdampak pada yang lain
(PHK)," ujarnya melalui video conference kemarin.

Namun, Ani menekankan bahwa pemerintah akan tetap berupaya memperbaiki daya beli
masyarakat. Hal itu dilakukan dengan terus menggelontorkan belanja pemerintah melalui bansos
yang diharapkan menjadi bantalan bagi masyarakat agar bisa menggenjot konsumsi.

Dia memerinci, keseluruhan belanja pemerintah pada 2020 yang berhubungan dengan bansos
mencapai lebih dari Rp 220 triliun. ''Itu adalah untuk berbagai macam bantuan langsung kepada
masyarakat, yang diharapkan bisa membantu daya beli. Termasuk bantuan gaji kepada mereka
yang berpendapatan di bawah Rp 5 juta," terangnya.

Saksikan video menarik berikut ini: Editor : Ilham Safutra Reporter : mia/dee/c7/fal .

1134