Page 1144 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 1144
PENGAMAT: PEMERINTAH FOKUS SEDIAKAN LAPANGAN KERJA KETIMBANG
NAIKKAN UMP
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Menteri
Ketenagakerjaan Nomor 11/HK04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum tahun 2021 pada
Masa Pandemi Covid-19. Keputusan itu disoroti kaum buruh lantaran tuntutan mereka akan
kenaikan upah minimum ( UMP ) 2021 tidak terpenuhi.
Namun demikian, Pengamat Ketenagakerjaan Payaman Simanjuntak berpandangan bahwa
pemerintah memang masih punya fokus lain yang ingin diselesaikan. Sebab, ia menilai 2021
mendatang masih akan jadi tahun yang memprihatinkan.
Menurut dia, meski nantinya pemerintah telah berhasil menyediakan vaksin Covid-19 dan
memulai penyuntikan massal, namun tetap akan masih banyak pembatasan kerja di tahun
depan.
"Artinya, dunia usaha belum bisa bergerak cepat. Jadi pusat perhatian kita masih mengutamakan
dapat pekerjaan daripada kenaikan upah," ujar Payaman kepada Liputan6.com, Selasa
(27/10/2020).
Penilaian tersebut tampak dapat dimaklumi, seiring dengan disahkannya Undang-Undang (UU)
Omnibus Law Cipta Kerja yang kini gencar dikampanyekan untuk menyediakan lapangan kerja.
Lebih lanjut, Payaman menyoroti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang
Pengupahan. Secara aturan, ia menjelaskan, jika pertumbuhan ekonomi nasional negatif sekitar
4 persen dan inflasi hanya 1-2 persen, maka upah minimum provinsi ( UMP ) atau upah minimum
kabupaten/kota (UMK) 2021 justru seharusnya turun 2 persen.
"Jadi dapat dimaklumi kalau Ibu Menteri Ketenagakerjaan mengambil kebijakan tidak menaikkan
UMP/UMK untuk tahun 2021 ini. Dan itu tidak menutup kemungkinan menaikkan upah di
perusahaan yang ternyata bisa berproduksi optimal, kenaikan upah dapat dirundingkan,"
ujarnya.
Upah Minimum tahun 2021 (UMP 2021) dipastikan tidak naik. Hal ini tertuang dalam Surat Edaran
(SE) Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 11/HK04/X/2020 tentang Penetapan
Upah Minimum tahun 2021 pada Masa Pandemi Covid-19.
Dalam SE tersebut, Menteri Ida Fauziyah meminta kepada para gubernur di seluruh Indonesia
untuk melakukan penyesuaian penetapan nilai Upah Minimum Tahun 2021 sama dengan nilai
Upah Minimum tahun 2020. Dengan kata lain tidak ada kenaikan UMP 2021.
Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (Hippi) DKI Jakarta, Sarman
Simanjorang mengatakan keputusan ini sudah sesuai dengan rumusan yang ditetapkan dalam
PP No.78 tahun 2015. Yakni UMP Tahun berjalan ditambah (UMP tahun berjalan dikalikan
Pertumbuhan ekonomi dan inflasi nasional tahun 2020).
"Jika kita hitung malah minus, seharusnya UMP turun, tapi kan tidak mungkin UMP diturunkan,
maka kenaikan 0 persen sudah sangat bijak," kata Sarman kepada Selasa (27/10/2020).
Di sisi lain, Sarman beranggapan jika UMP dipaksakan untuk naik, maka implikasinya adalah
terjadi PHK. Hal ini, kata Sarman, sebagai bentuk rasionalisasi pengusaha di tengah himpitan
krisis pandemi covid-19 ini.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah memutuskan untuk tidak menaikkan upah minimum
tahun 2021 (UMP 2021). Hal tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri
1143
