Page 1149 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 1149

UPAH MINIMUM 2021 TAK NAIK, BURUH DAN UKM BAKAL MERANA

              Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (Aspek Indonesia) Mirah Sumirat menilai jika upah
              minimum 2021 tak naik, maka akan berimbas fatal bagi buruh hingga masyarakat yang memiliki
              usaha kecil menengah (UKM).

              Para pekerja dan UKM bakalan merana.

              "Artinya lkalau betul tafsirannya surat edaran Menaker tidak ada kenaikan upah minimum 2021
              maka  ini  fatal  kalau  menurut  saya  bagi  serikat  buruh,"  ujar  Mirah,  ketika  dihubungi
              Tribunnews.com, Selasa (27/10/2020).

              "Dan ini artinya lagi-lagi justru malah membuat tambah miskin. Bukan hanya kehidupan buruh
              yang tambah miskin tapi seluruh rakyat yang memiliki usaha kecil menengah," imbuhnya.

              Mirah mengatakan Menaker Ida Fauziyah seharusnya bersikap fair bahwa dalam pandemi Covid-
              19 ada perusahaan yang terdampak dan tidak terdampak.

              Dia mencontohkan perusahaan yang terdampak parah antara lain seperti perhotelan. Namun,
              perusahaan yang tak terdampak Covid-19 pun juga banyak. Seperti buruh di sektor makanan.

              "Menaker ini harus fair juga, banyak perusahaan yang tidak terdampak Covid-19. Buruh minyak
              kelapa sawit dan buruh yang di sektor makanan atau pabrik makanan, itu nggak ada imbasnya
              sama sekali. Kan anggota saya di retail makanan, itu sama sekali nggak ada imbasnya. Artinya
              jangan digeneralisir, jangan semua disamakan," kata dia.

              Surat edaran Nomor M/11/HK.4/x/2020 tertanggal 26 Oktober 2020 yang dikeluarkan Menaker
              diketahui  meminta  kepada  para  Gubernur  untuk  melakukan  penyesuaian  penetapan  upah
              minimum tahun 2021 sama dengan nilai upah minimum tahun 2020, melaksanakan penetapan
              upah minimum setelah tahun 2021 sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan, dan
              menetapkan dan mengumumkan Upah Minimum Provinsi Tahun 2021 pada tanggal 31 Oktober
              2020.

              Menurut  Mirah  pernyataan  Menaker  melalui  surat  edaran  tersebut  berdampak  luas  secara
              nasional kepada perekonomian Indonesia.

              "Kenapa?  Ketika  itu  tertahan  upahnya,  nggak  ada  kenaikan,  kemudian  bagaimana  daya  beli
              masyarakat? Itu tidak akan pernah bisa, akhirnya hasil produk kecil dan menengah tidak akan
              laku," kata Mirah.

              "Sebenarnya ada pelajaran penting di krisis ekonomi 1998. Itu pertumbuhan ekonomi minus 17
              persen, tapi pak Habibie mau menaikkan upahnya 16 persen, pak Habibie sadar betul satu-
              satunya untuk menghilangkan itu adalah dengan meningkatkan daya beli dan konsumsi. Nah
              kalau ini nggak," tandasnya.


















                                                          1148
   1144   1145   1146   1147   1148   1149   1150   1151   1152   1153   1154