Page 1153 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 1153
Jakarta akan mengikuti kebijakan Pemerintah Pusat, yaitu tidak menaikkan Upah Minimum
Provinsi ( UMP) 2021. "Kami hormati keputusan yang diambil, sementara keputusannya seperti
tahun lalu. Itu yang kami hormati, kami hargai, kami laksanakan," ucap Riza, Selasa
(28/10/2020) malam.
Dia menambahkan, kaum buruh dan pekerja memang sangat mengharapkan agar UMP 2021
bisa naik. Terkait hal itu, ia mengatakan bahwa Pemprov DKI tetap menerima diskusi dan
masukkan dari para buruh soal UMP tersebut.
"Namun demikian apabila ada teman-teman dari buruh yang keberatan; kemudian ingin ada
peningkatan silakan sampaikan argumentasinya. Nanti kami akan sampaikan," ujarnya. Nilai UMP
DKI Jakarta tahun 2020 adalah Rp 4.276.349 per bulan.
Lelang rumah sitaan Bank BNI dibuka Rp 220 juta, lokasi di Kota Bekasi Menteri Ketenagakerjaan
(Menaker), Ida Fauziyah, memastikan tak ada kenaikan upah minimum di tahun depan, baik
UMP maupun upah minimum kabupaten/kota (UMK). Hal itu tertuang dalam Surat Edaran Nomor
M/11/HK.04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada Masa Pandemi Corona
Virus Disease 2019 (Covid-19).
Alasan pemerintah tidak menaikkan upah minimum 2021 karena kondisi ekonomi Indonesia saat
ini dalam masa pemulihan. Menurut pemerintah, kenaikan upah tahun 2021 justru akan
memberatkan dunia usaha. "Dalam rangka memberikan perlindungan dan kelangsungan bekerja
bagi pekerja/buruh serta menjaga kelangsungan usaha, perlu dilakukan penyesuaian terhadap
penetapan upah minimum pada situasi pemulihan ekonomi di masa pandemi covid-19," kata Ida
dalam surat edarannya.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul " Pemprov DKI Akan Ikut Keputusan
Pemerintah Pusat Tak Naikkan UMP 2021 Di Jakarta, lelang mobil sitaan pajak harga Rp 100-an
juta, ada dua pilihan Editor: Adi Wikanto.
1152

