Page 1157 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 1157
"Ada kebijakan pemerintah pusat yang sudah diputuskan, kemudian di sisi lain ada harapan dari
para buruh yang ingin ada peningkatan (upah). Tentu kami Pemprov DKI Jakarta mengacu pada
peraturan dan ketentuan yang ada," kata Riza di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (27/10)
malam.
Riza menuturkan, Pemprov DKI Jakarta akan tetap menampung aspirasi dari para buruh yang
berharap adanya kenaikan upah minimum tahun 2021. Namun, kata dia, di sisi lain pihaknya
tetap menghormati keputusan pemerintah pusat.
"Tentu karena sudah ada keputusan dari pemerintah pusat terkait upah minimum yang
disamakan besarannya, ya kita hormati itu sebagai sebuah keputusan. Namun, masyarakat juga
bukan berarti tidak boleh mengusulkan, silakan masyarakat mengusulkan, menyampaikan
aspirasinya nanti kita diskusikan," jelas dia.
Menurutnya, sebelum mengambil keputusan tersebut, pemerintah pusat telah melalui berbagai
proses pertimbangan. "Tentu pemerintah pusat mengambil sebuah keputusan berdasarkan
sebuah proses pertimbangan yangg masak, yang cermat. Tapi tidak berarti kita menutup
komunikasi (terhadap buruh)," tuturnya.
Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menyatakan Surat Edaran (SE) Nomor
M/11/HK.04/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada Masa Pandemi Corona
Virus Disease 2019 (Covid-19) merupakan jalan tengah yang diambil pemerintah. Upah minimum
2021 ini secara resmi akan ditetapkan dan diumumkan oleh seluruh pemerintah daerah pada
akhir Oktober 2020.
"Ini jalan tengah yang harus diambil oleh pemerintah dalam kondisi yang sulit dan tidak mudah.
Perlindungan pengupahan kita jaga, keberlangsungan usaha harus kita perhatikan. Atas dasar
itulah SE ini kami keluarkan," kata Menaker Ida di Jakarta, Selasa (27/10).
1156
