Page 1161 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 1161
PENGAMAT NILAI DEMO KENAIKAN UMP 2021 SALAH BESAR, KENAPA?
Polemik soal tuntutan kenaikan upah minimum (UMP) 2021 kian memanas. Hal ini setelah
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menetapkan tidak adanya perubahan upah
minimum pekerja untuk tahun depan atau UMP 2021 .
Kalangan buruh yang sudah berang sejak jauh hari langsung merespons kebijakan tersebut.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bahkan mengancam aksi perlawanan
buruh akan semakin keras terhadap penolakan tidak adanya kenaikan UMP 2021.
"Menaker tidak memiliki sensitivitas nasib buruh, hanya memandang kepentingan pengusaha
semata," tegas dia, Selasa (27/10/2020).
Namun, Pengamat Ketenagakerjaan Aloysius Uwiyono justru menilai aksi demo besar-besaran
buruh menuntuk kenaikan UMP 2021 sebagai kesalahan fatal. Menurut dia, akan lebih tepat
sasaran jika kaum buruh menumpahkan tuntutannya kepada masing-masing perusahaan.
"Menurut saya demo mengenai UM itu salah besar. Harusnya serikat pekerja memperjuangkan
kenaikan upah anggotanya di masing-masing perusahaannya," kata Aloysius kepada
Liputan6.com, seperti ditulis Rabu (28/10/2020).
Dari sudut pandangnya, demo penolakan UMP 2021 yang tak naik tersebut terkesan dibumbui
intrik politik. Dia menganggap curahan hati itu lebih tepat diarahkan kepada pihak pemberi kerja.
"Lho, ini (tuntutan kenaikan UMP 2021) kan perjuangan sosial ekonomi para anggotanya. Bukan
perjuangan politik," tegas Aloysius.
Oleh karenanya, ia pun meminta serikat pekerja untuk dapat bernegosiasi dengan setiap
perusahaan. Itu agar para buruh dengan status kerja lebih dari 1 tahun berhak memperoleh gaji
di atas ketentuan UMP 2021 .
"Dirundingkan secara musyawarah pada masing-masing perusahaan," ujar dia.
Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah memutuskan untuk tidak menaikkan upah
minimum tahun 2021 ( UMP 2021 ). Hal tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri
Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 11/HK04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum
tahun 2021 pada Masa Pandemi Covid-19.
Dikutip dari Surat Edaran Menaker tersebut, Selasa (27/10/2020), pandemi Covid-19 telah
berdampak pada kondisi perekonomian dan kemampuan perusahaan dalam memenuhi hak
pekerja dan buruh termasuk dalam membayar upah.
Dalam rangka memberikan perlindungan dan kelangsungan usaha, perlu dilakukan penyesuaian
terhadap penetapan upah minimum pada situasi pemulihan ekonomi di masa pandemi Covid-19.
Atas dasar hal tersebut, Menteri Ida Fauziyah meminta kepada para gubernur di seluruh
Indonesia untuk melakukan penyesuaian penetapan nilai Upah Minimum Tahun 2021 sama
dengan nilai Upah Minimum tahun 2020. Dengan kata lain tidak ada kenaikan UMP 2021 .
Ida juga meminta kepada para gubernur untuk melaksanakan penetapan upah minimum setelah
tahun 2021 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam SE ini, para kepala daerah
wajib mengumumkan upah minimum provinsi tahun 2021 pada 31 Oktober 2020. Direktur
Pengupahan Kemnaker, Dinar Titus Jogaswitani menambahkan, dalam SE tersebut tidak ada
kata kenaikan sehingga UMP 2021 sama dengan tahun ini.
"Jadi nilai upah minimum 2021 sama dengan nilai upah minimum 2020. Tidak ada kenaikan dan
di SE tidak ada kata kenaikan," tegas Dinar Titus Jogaswitani.
1160
