Page 1165 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 1165
KEPUTUSAN PEMERINTAH TAK NAIKKAN UMP 2021 DINILAI BIJAK, INI
ALASANNYA
Ekonom sekaligus Direktur Riset CORE Indonesia, Piter Abdullah menilai tepat keputusan
pemerintah untuk tidak menaikkan UMP 2021 di situasi ekonomi sulit akibat pandemi Covid-19.
Menurutnya, UMP tahun depan seharusnya akan turun jika merujuk ketentuan yang ada.
"Kalau merujuk ketentuan kenaikan UMR sama dengan pertumbuhan ekonomi plus inflasi, justru
seharusnya UMR tahun depan turun. Tetapi akan lebih bijak kalau UMR tetap tidak naik dan tidak
turun," ujar dia saat dihubungi Merdeka.com, Rabu (28/10).
Piter mengatakan, keputusan pemerintah untuk menahan UMP 2021 mempunyai maksud baik
guna menyelamatkan kelangsungan usaha di dalam negeri. "Maka, penetapan UMR ditengah
pandemi yang belum selesai ini, akan memberi ruang bagi dunia usaha untuk menata kembali
usahanya," tambahnya.
Sedangkan jika UMP 2021 dinaikkan justru dinilai menjadi beban tersendiri bagi pelaku usaha di
tengah pandemi. Alhasil potensi terjadinya aksi pemutusan hubungan kerja kian menguat.
"Akan lebih baik menerima UMR yang tetap daripada UMR naik, tetapi mereka dirumahkan atau
bahkan kena PHK," terangnya.
Untuk itu, dia meminta perlu adanya pengertian antara kedua belah pihak baik dari kalangan
pengusaha maupun buruh di masa kedaruratan kesehatan ini. Karena mereka saling
membutuhkan satu sama lainnya," tutupnya.
Jalan Tengah Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menanggapi polemik atas
penerbitan Surat Edaran (SE) Nomor M/11/HK.04/2020 tentang Penetapan Upah Minimum
Tahun 2021 pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Menurutnya ketentuan
tidak menaikkan upah minimum tahun 2021 (UMP 2021) dalam SE anyar itu merupakan jalan
tengah yang diambil pemerintah.
"Ini jalan tengah yang harus diambil oleh pemerintah dalam kondisi yang sulit dan tidak mudah.
Perlindungan pengupahan kita jaga, keberlangsungan usaha harus kita perhatikan. Atas dasar
itulah SE ini kami keluarkan," kata Menaker Ida di Jakarta, Selasa (27/10).
Menurut Menaker Ida, penerbitan SE tersebut berdasarkan kajian yang dilakukan secara
mendalam oleh Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) terkait dampak Covid-19 terhadap
pengupahan. Mengingat pandemi Covid-19 telah berdampak kondisi perekonomian dan
kemampuan perusahaan dalam memenuhi hak pekerja/buruh termasuk dalam membayar upah.
SE tersebut juga dalam rangka memberikan perlindungan dan keberlangsungan bekerja bagi
pekerja/buruh serta menjaga kelangsungan usaha. Alhasil perlu dilakukan penyesuaian terhadap
penetapan upah minimum pada situasi pemulihan ekonomi di masa pandemi Covid-19.
"Di samping itu tentu saja harus diingat bahwa pemerintah tetap memperhatikan kemampuan
daya beli para pekerja melalui subsidi gaji/upah. Sesungguhnya bantalan sosial sudah disediakan
oleh pemerintah. Jadi pemerintah tidak begitu saja menetapkan itu karena ada beberapa langkah
yang sudah dilakukan," terangnya.
[azz] Jalan Tengah.
1164
