Page 118 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020

Kerja, dijelaskan bahwa yang memiliki hak prerogatif menetapkan Upah Minimum adalah
gubernur. Sehingga, bisa saja gubernur menetapkan Upah Minimum tidak sesuai dengan SE
Menaker. Hal ini kerap kali terjadi pada tahun-tahun sebelumnya.

Contohnya?

Surat Edaran Menaker pernah mengimbau kenaikan 8 persen, tetapi ada gubernur yang
menetapkan kenaikan Upah Minimum lebih dari 8 persen. Ini biasa teijadi dari tahun ke tahun.

Apa saja yang dijelaskan dalam SE Menaker tentang Penetapan Upah Minimum tahun 2021 pada
masa Pandemi Covid-19?

Surat Edaran itu meminta para gubernur, pada poin I, untuk tidak menaikkan Upah Minimum
tahun 2021. Ini artinya. Upah Minimum tahun 2021 akan sama dengan Upah Minimum saat ini.

Permintaan Menaker kepada gubernur untuk tidak menaikkan Upah Minimum 2021 didasari oleh
perhitungan 64 item Kebutuhan Hidup Layak (KIIL) yang ditetapkan oleh

Menaker. Walaupun ada kenaikan 4 item KIIL, sebelumnya 60 item KIIL, namun Pemerintah
menurunkan kualitas item-item KIIL lainnya.

Apa akibatnya?

Sehingga, ketika dijumlahkan berdasarkan data BPS. maka nilai total KIIL sebagai acuan UM
2021 tidak mengalami kenaikan.

Penambahan 4 item KIIL dengan menurunkan kualitas beberapa item KHL yang lama, tidak
tepat. Ini tidak obyektif melihat kondisi riil di masyarakat. Saya menilai, hal tersebut dilakukan
Pemerintah hanya untuk mencapai target, yaitu tidak ada kenaikan Upah Minimum 2021. Ini
tidak fair.

Sepertinya ini akan jadi perselisihan?

Kenaikan UM tiap tahun, biasanya memang menjadi sumber perselisihan antara Pemerintah,
Apindo dan Serikat Buruh/Serikat Pekerja (SB/SP), yang biasanya berujung di Pengadilan Tata
Usaha Negara (TUN). Tahun ini, sepertinya akan terulang lagi. SE Menaker tahun ini akan
diprotes oleh kalangan SP/SB. jon

117