Page 117 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 117
Judul Surat Edaran Menaker Tidak Wajib Dipatuhi
Nama Media Rakyat Merdeka
Newstrend Peraturan Upah Minimum
Halaman/URL Pg2
Jurnalis JON
Tanggal 2020-11-02 04:34:00
Ukuran 263x168mmk
Warna Warna
AD Value Rp 71.010.000
News Value Rp 213.030.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Surat Edaran Menaker itu adalah sebuah imbauan. Bukan sebuah regulasi yang wajib dipatuhi
gubernur. Dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 atau Undang-Undang
Cipta Kerja, dijelaskan yang memiliki hak prerogatif menetapkan Upah Minimum adalah gubernur
SURAT EDARAN MENAKER TIDAK WAJIB DIPATUHI
Surat Edaran Menaker itu adalah sebuah imbauan. Bukan sebuah regulasi yang wajib dipatuhi
gubernur. Dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 atau Undang-Undang
Cipta Kerja, dijelaskan yang memiliki hak prerogatif menetapkan Upah Minimum adalah
gubernur.
Bagaimana sikap Anda mengenai Surat Edaran Menaker tentang Penetapan Upah Minimum
Tahun
2021?
Meskipun ada Surat Edaran Menaker itu, tetapi kebijakan kenaikan Upah Minimum tetap berada
di tangan para Gubernur. Jadi, sebaiknya para gubernur disarankan untuk menaikkan Upah
Minimum Tahun 2021. Sebab, kehadiran Surat Edaran tentang Penetapan Upah Minimum
memang ditujukan kepada para gubernur.
Bagaimana penilaian Anda terhadap Surat Edaran ini?
Surat Edaran Menaker seperti itu, adalah hal biasa yang tiap tahun memang dikeluarkan. Itu
sebagai acuan bagi para gubernur sebelum menetapkan Upah Minimum tahun berikutnya.
Apakah Surat Edaran Menaker itu wajib diikuti para Gubernur?
Surat Edaran Menaker itu adalah sebuah imbauan. Bukan sebuah regulasi yang wajib dipatuhi
gubernur. Dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 atau Undang-Undang
Cipta
116
