Page 1192 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020

Mantan Pjs Bupati Takalar ini menjelaskan, setelah edaran Menaker, besok (hari ini) pihaknya
akan menggelar rapat bersama dengan jajaran dewan pengupahan. Melibatkan buruh serta
Apindo, untuk membahas tindak lanjutnya.

Pihaknya masih diberi ruang negoisasi. Makanya saat rapat penetapan nanti, pengusaha dan
pekerja akan berdialog. Jika ada kesepakatan untuk tetap menaikkan UMP, itulah yang akan
menjadi dasar pertimbangan gubernur.

"Tak ada masalah ketika Apindo dan pekerja sepakat menaikkan. Hasil rapat bersama serta
edaran Menaker ini akan menjadi pertimbangan ke gubernur untuk menetapkan SK per 31
Oktober nanti," ungkap pria yang juga menjabat ketua Dewan Pengupahan Sulsel ini.

Kepala Bidang Hubungan Industri Dinasnakertrans Sulsel, Akhiryanto mengatakan, ada sejumlah
daerah yang telah menetapkan UMP 2021. Ada yang naik dan menetapkan sama tahun ini,
sebelum edaran dari Menaker terbit

Misalnya di Kalimantan Selatan yang memutuskan tetap menaikkan UMP. "Tetapi hanya naik Rp
10 ribu. Ditunggu saja hasil dari pertemuan Dewan Pengupahan. Tetapi, sesuai edaran
menetapkan jika tetap sama dengan tahun ini," jelasnya.

Sekadar informasi UMP

Sulsel tahun ini Rp 3.103.800. Naik daripada 2019 lalu Rp 2.860.382. Menurutnya, angka
Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di 13 provinsi ada yang mengalami penurunan nilai. Sementara
sisanya naik.

"Makanya diambil jalan tengahnya untuk tetap. Kalau sesuai KHL pasti akan ada UMP di beberapa
daerah yang ikut turun,"tambahnya.

Buruh Menolak

Jajaran Dewan Pengupahan dari unsur buruh tetap menolak edaran Menaker yang
takmemberikan kenaikan UMP 2021. Aksi protes akan lebih besar jika gubernur tetap mengikuti
edaran tersebut.

Koordinator Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Sulsel, Andi Mallanti
mengatakan, secara nasional ada dua opsi mengemuka terkait skema perhitungan UMP.
Pilihan pertama merupakan aspirasi buruh yang meminta agar tetap naik dan ditentukan oleh
daerah. Lalu, opsi kedua adalah aspirasi Apindo yang meminta agar UMP tetap sama dengan
tahun ini.

Dua rekomendasi itu pun menjadi bahan pertimbangan Kemenaker. Ujung-ujungnya, pemerintah
memilih usulan pengusaha.

"Kami buruh pasti menolak keputusan ini. Apalagi hanya menguntungkan pengusaha. Sekarang
bukan hanya mereka yang berat atas kondisi ini, buruh pun juga sama," bebernya.

Saat rapat pra penetapan Senin lalu, pihaknya juga berkeras menolak Apindo pun tetap
bertahan. Ia heran, sepanjang menjadi anggota Dewan Pengupahan tak pernah sekalipun UMP
tidak naik setiap tahun.

Naik Rp 10 Ribu

Pihaknya memahami kondisi perekonomian saat ini. Tetapi, untuk sektor usaha, apalagi
diSulselhanya beberapa saja yang terdampak covid-19. Misalnya transportasi dan perhotelan.
Sementara sektor lain masih tetap berjalan.

1191