Page 1191 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020

Ida Fauziyah dalam suratnya menuturkan penetapan upah minimum 2021 mempertimbangkan
kondisi ekonomi Indonesia pada masa pandemi coronavirus disease 2019 (covid-19) dan
perlunya Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

UPAH MINIMUM TETAP

Kementerian Ketenagakerjaan sudah bulat. Upah Minimum 2021 tidak naik.

PENETAPAN Upah Minimum (UM) 2021 melalui surat edaran bernomor M/11/HK.04/X/2020 yang
diteken Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziah meminta kepala daerah untuk tidak
menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP). Tetap.

Ida Fauziyah dalam suratnya menuturkan penetapan upah minimum 2021 mempertimbangkan
kondisi ekonomi Indonesia pada masa pandemi coronavirus disease 2019 (covid-19) dan
perlunya Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Para gubernur, bupati, dan wali kota diminta untuk menetapkan upah minimum 2021 sama
dengan nilai upah minimum 2020. Kemudian menetapkan dan mengumumkan upah minimum
provinsi (UMP) pada 31 Oktober 2020.

"Saudara Gubernur diminta menindaklanjuti dan menyampaikan SE ini kepada Bupati Walikota
serta pemangku kepentingan yang terkait di wilayah Saudara," tuturnya.

Menkeu, Sri Mulyani mengatakan, kebijakan UMP yang tidak naik dikarenakan berbagai
pertimbangan. Seperti, inflasi yang memengaruhi daya beli masyarakat cukup rendah. Kondisi
ini menunjukkan dunia usaha dan masyarakat sama-sama tertekan.

"Jadi kita harus sama-sama menjaganya agar bisa pulih. Tentu dengan berupaya tidak memicu
adanya kebijakan yang bisa memberikan efek negatif," ungkapnya saat konferensi pers, Selasa,
27 Oktober.
Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulsel, Audi Darmawan Bintang
mengatakan, keputusan penetapan upah minimum 2021 merupakan salah satu dari dua usulan
yang muncul saat rapat Dewan Pengupahan tingkat nasionaL

Opsi tersebut, kata dia, berasal dari Apindo yang meminta agar UMP tetap. Sementara aspirasi
dari buruh, meminta agar daerah yang berkewenangan menentukannya dan tetap harus ada
peningkatan upah minimum ketimbang tahun ini.

"Tetapi, ini kan sudah ada edaran dari pusat. Ibu Menteri menetapkan ini berdasar kondisi
perekonomian nasional dan upaya pemulihan ekonomi Makanya diputuskan tetap sama dengan
tahun lalu," jelasnya saat ditemui di ruang kerjanya, kemarin.

Pertimbangan lain dalam surat edaran itu, kata dia, kondisi pandemi covid-19 telah memberikan
dampak terhadap ekonomi dan kemampuan perusahaan untuk memenuhi hak pekerja utamanya
dalam pembayaran upah.

Menurutnya, ini merupakan upaya pemerintah untuk tetap melindungi pekerja dalam kondisi
ketidakpastian. Perlindungannya dengan tetap menyokong keberlangsungan usaha.

"Target utamanya adalah pemulihan ekonomi dan recovery di tengah kondisi covid-19," ujarnya.

Rapat Pengupahan

1190