Page 1186 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 1186
Begitu juga dengan upah minimum tahun 1999 ke 2000, upah minimum tetap naik sekitar 23,8
persen, padahal pertumbuhan ekonomi tahun 1999 minus 0,29 persen," kata Said.
Ketiga, kata dia, bila upah minimum tidak naik, maka daya beli masyarakat akan semakin turun.
Daya beli turun akan berakibat jatuhnya tingkat konsumsi. Ujung- ujungnya berdampak negatif
buat perekonomian. Keempat, tidak semua perusahaan kesulitan akibat pandemi Covid-19. Oleh
karena itu, dia meminta kebijakan kenaikan upah dilakukan secara proporsional.
Menurut Said, pengusaha memang sedang susah. Namun, buruh juga jauh lebih susah.
Seharusnya pemerintah bisa bersikap lebih adil, yaitu tetap ada kenaikan upah minimum 2021 .
Bagi perusahaan yang tidak mampu, menurut Said, dapat melakukan penangguhan dengan tidak
menaikan upah minimum setelah berunding dengan serikat pekerja di tingkat perusahaan dan
melaporkannya ke Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).
"Jangan dipukul rata semua perusahaan tidak mampu. Faktanya di tahun 1998 pun tetap ada
kenaikan upah minimum untuk menjaga daya beli masyarakat," tegasnya.
Senada dengan Said, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani
Nena Wea juga menolak keputusan pemerintah yang tidak menaikan upah minimum tahun 2021.
Menurut dia, terhadap keputusan ini dapat membuat daya beli masyarakat semakin menurun.
"Ini sangat memberatkan buruh dalam kondisi kesulitan ekonomi dan daya beli masyarakat yang
lagi turun, tentu sangat berat," ujar Andi Gani.
Ia pun meminta pemerintah meninjau ulang kebijakan tersebut. Menurutnya, pemerintah harus
mengajak bicara serikat buruh sebelum memutuskan.
Di sisi lain, kalangan pengusaha menilai keputusan pemerintah tidak menaikkan upah minimum
2021 sudah tepat. Mereka menilai keputusan itu diambil demi menjaga keberlangsungan bisnis
ke depan yang tengah tertekan oleh pandemi Covid-19.
"Kami mengerti keputusan tersebut demi keberlangsungan usaha. Kalau dinaikkan tentu akan
memberatkan daya saing usaha," kata Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin)
bidang Perdagangan Benny Soetrisno, Selasa (27/10/2020).
Terkait penolakan kalangan buruh, menurut Benny hal itu merupakan hak pekerja.
Namun, ia tidak menutup peluang pengusaha yang masih memiliki kemampuan untuk menaikkan
upah tahun depan melalui kesepakatan bilateral perusahaan dengan pekerjanya.
"Kalau (upah) naik pasti ada pengurangan pekerja dan akan beralih ke mekanisasi atau mesin,"
imbuhnya.
Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Jakarta Sarman Simanjorang juga mengatakan
keputusan tersebut sudah mengacu pada rumus penetapan upah minimum yang tertuang dalam
PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.
Aturan itu menyebutkan jika penetapan besaran UMP berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan
tingkat inflasi.
"Kalau kami kalikan itu minus, kalau minus seharusnya (upah) turun tapi tidak mungkin turun,
jadi naik 0 persen itu sudah sesuai dengan format," ucapnya.
1185
