Page 1185 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020

Dalam rangka memberikan perlindungan pekerja atau buruh serta menjaga keberlangsungan
usaha, perlu dilakukan penyesuaian UMP pada situasi pemulihan ekonomi di masa pandemi.
Atas berbagai pandangan dan dialog dalam forum Depenas (Dewan Pengupahan Nasional),
maka kami keluarkan surat edaran yang isinya melakukan penyesuaian nilai UMP 2021 sama
dengan nilai UPM 2020," kata Ida dalam konferensi pers di BNPB, Jakarta, Selasa (27/10).

Seiring dengan keputusan itu, Ida juga memerintahkan gubernur untuk menetapkan dan
mengumumkan upah minimum provinsi (UMP) 2021 tak naik pada 31 Oktober 2020.

"Mempertimbangkan kondisi perekonomian Indonesia pada masa pandemi Covid-19 dan
perlunya pemulihan ekonomi nasional, diminta kepada Gubernur untuk: . 3. menetapkan dan
mengumumkan upah minimum provinsi Tahun 2021 pada tanggal 31 Oktober 2020," kata Ida
dalam SE Nomor M/11/HK.04/2020 itu.

Sebagai gambaran, tahun ini UMP tertinggi berlaku di DKI Jakarta sebesar Rp 4.267.349 per
bulan, sementara terendah di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sebesar Rp1.704.608 per
bulan.

Ida menyebut, keputusan tidak menaikkan upah minimum ini sudah mempertimbangkan
kepentingan pengusaha maupun buruh.

"Jadi ini sudah diskusi panjang dengan teman-teman Depenas, tentu saja pendapat teman-
teman satu dengan lainnya kita akomodasi, ini dalam pandangan kami adalah jalan tengah yang
harus diambil pemerintah dalam kondisi yang sulit dan tidak mudah," ucapnya.

Ida mengatakan, tidak naiknya upah minimum ini bukan berarti pemerintah tak memperhatikan
daya beli kaum pekerja. Menurut dia, pemerintah sudah menggelontorkan bantuan sosial untuk
subsidi gaji.
"Pemerintah tetap memperhatikan kemampuan daya beli pekerja lewat subsidi upah.
Sesungguhnya bantalan sosial sudah disiapkan, pemerintah tak begitu saja menetapkan itu
karena ada beberapa langkah," ujarnya.

Meski demikian, kalangan buruh tetap menyesalkan keputusan Ida yang tidak menaikkan UMP
2021.

Situasi Bisa Makin Panas Menurut Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said
Iqbal, aksi perlawanan buruh akan semakin mengeras terhadap penolakan tidak adanya
kenaikan upah minimum 2021 dan penolakan omnibus law UU Cipta Kerja.

"Menaker tidak memiliki sensitivitas nasib buruh, hanya memandang kepentingan pengusaha
semata," kata Said dalam keterangan resmi, dikutip Selasa (26/10).

Said mengungkapkan, setidaknya 4 alasan mengapa upah minimum 2021 harus naik. Pertama,
jika upah minimum tidak naik, maka situasi semakin panas.
Apalagi saat ini para buruh masih memperjuangkan penolakan terhadap UU Cipta Kerja.

Di mana seiring dengan penolakan omnibus law, buruh juga akan menyuarakan agar upah
minimum 2021 tetap naik. Sehingga aksi-aksi akan semakin besar.

Kedua, alasan upah tidak naik karena saat ini pertumbuhan ekonomi minus tidak tepat. Ia
membandingkan dengan kondisi tahun 1998, 1999, dan 2000.

"Sebagai contoh, di DKI Jakarta, kenaikan upah minimum dari tahun 1998 ke 1999 tetap naik
sekitar 16 persen, padahal pertumbuhan ekonomi tahun 1998 minus 17,49 persen.

1184