Page 1180 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 1180
Dalam surat edaran tersebut, Menaker juga meminta kepada para gubernur untuk melakukan
penyesuaian penetapan upah minimum tahun 2021 sama dengan nilai upah minimum tahun
2020. Selain itu, melaksanakan penetapan upah minimum setelah tahun 2021 sesuai ketentuan
peraturan perundangan-undangan, serta menetapkan dan mengumumkan Upah Minimum
Provinsi Tahun 2021 pada tanggal 31 Oktober 2020.
Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan, aksi perlawanan buruh akan semakin mengeras terhadap
penolakan tidak adanya kenaikan upah minimum 2021 dan penolakan Omnibus Law UU Cipta
Kerja.
"Menaker tidak memiliki sensitivitas nasib buruh, hanya memandang kepentingan pengusaha
semata," kata Said dalam keterangannya, Selasa (27/10).
Ia memahami situasi saat ini membuat pengusaha susah, namun menurutnya buruh jauh lebih
susah. Seharusnya pemerintah bisa bersikap lebih adil, yaitu tetap ada kenaikan upah minimum
2021.
Namun menurut Said, seharusnya bagi perusahaan yang tidak mampu dapat melakukan
penangguhan, yakni dengan tidak menaikkan upah minimum. Tentunya setelah berunding
dengan serikat pekerja di tingkat perusahaan dan melaporkannya ke Kemenaker.
"Jangan dipukul rata semua perusahaan tidak mampu. Faktanya di tahun 1998 pun tetap ada
kenaikan upah minimum untuk menjaga daya beli masyarakat," tegasnya.
Lebih jauh Said Iqbal mempertanyakan, "Apakah presiden sudah mengetahui keputusan
Menaker ini? Atau hanya keputusan sepihak Menaker?" tanyanya.
Oleh karena itu, KSPI dan seluruh serikat buruh di Indonesia akan melakukan aksi nasional besar-
besaran di 24 provinsi selama tiga hari, yakni pada 2 November dan pada 9-10 November.
"Aksi itu akan diikuti hingga ratusan ribu buruh di Mahkamah Konstitusi, Istana, DPR RI, dan di
kantor Gubernur di seluruh Indonesia, dengan membawa isu batalkan omnibus law UU Cipta
Kerja dan harus ada kenaikan upah minimum 2021 untuk menjaga daya beli masyarakat,"
jelasnya.
Pemerintah memutuskan untuk tidak menaikkan upah minimum di tahun depan. Kondisi
perekonomian dan perusahaan yang sulit akibat pandemi corona dinilai sebagai alasan utama
hal tersebut.
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) menilai langkah pemerintah itu sudah tepat. Wakil Ketua
Umum Kadin Bidang Ketenagakerjaan Anton J Supit mengatakan, saat ini yang paling penting
adalah bertahan, bukan soal kenaikan gaji.
"Itu kan penetapan pemerintah, sudah tepat. Karena saat ini yang paling penting adalah
bertahan. Coba you bayangin, kondisi saat ini, pilih naik gaji tapi (perusahaan) bangkrut atau
bertahan?" kata Anton kepada kumparan, Selasa (27/10).
Dia melanjutkan, surat edaran Menaker itu merupakan keputusan nasional dan sikap pemerintah.
Namun, selama perusahaan masih mencatatkan keuntungan, kenaikan upah minimum harus
tetap dilaksanakan sesuai dengan perundingan bipartit, antara buruh dan pengusaha.
Dari catatan Anton, saat ini 80 persen pendapatan perusahaan anggota Kadin mengalami
penurunan. Sementara hanya 18 persennya yang tetap, dan 2 persen pendapatannya meningkat
selama pandemi ini.
"Jadi kalau perusahaan masih untung, ya you harus bayar ke pekerja. Tergantung keputusan
bipartit itu seperti apa," kata Anton.
1179
