Page 1175 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020

Ida dalam gelar wicara virtual yang diadakan Media Center Satgas Penanganan Covid-19 di
Gedung Graha BNPB Jakarta. Selasa.
Penetapan upah itu didasarkan pada berbagai pandangan dan dialog atau diskusi melalui forum
Dewan Pengupahan Nasional (Depenas).

"Ini adalah jalan lengah yang harus diambil oleh pemerintah dalam kondisi yang sulit dan tidak
mudah,"tutur Menaker.

Depenas telah melakukan kajian secara mendalam terkait dampak Covid-19 terhadap
pengupahan dan menyimpulkan bahwa pandemi Covid-19 telah berdampak pada kondisi
perekonomian dan kemampuan perusahaan dalam memenuhi hak pekerja atau buruh termasuk
dalam membayar upah.

Dalam rangka memberikan perlindungan dan kelangsungan bekerja pekerja atau buruh serta
menjaga kelangsungan usaha, perlu dilakukan penyesuaian terhadap penetapan upah minimum
pada situasi pemulihan ekonomi di masa pandemi Covid-19.

Menaker Ida menuturkan penetapan upah minimum setelah tahun 2021 dikembalikan
sebagaimana ketentuan perundang-undangan.

Surat edaran tersebut mempertimbangkan berbagai dasar hukum termasuk Undang-Undang
(UU) Nomor 13/2003,UU Nomor2/2020. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78/2015, PP
Nomor23/2020, Permenaker Nomor 21 /2016. dan Permenaker Nomor 15/2018.
Menurut penetapan tersebut, maka besaran upah minimun di 34 provinsi di Indonesia tetap
sama dengan tahun 2020. Di antaranya, upah minimum di Sumut, Aceh, Riau dan DKI Jakarta
tahun 2021 tetap sama dengan 2020 masing-masing Rp 2.499.422, Rp 3.165.030, Rp2.888.563
dan Rp4.276.349.
Buruh Protes

Kebijakan pemerintah mempertahankan UMP mengudang protes keras dari para massa dan
organisasi buruh.

Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyesalkan sikap Menteri
Ketenagakerjaan. Dia mengatakan buruh akan melakukan perlawanan untuk menolak tidak
adanya kenaikan upah minimum 2021 dan penolakan pengesahan Omnibus Law Undang-Undang
Cipta Kerja.

"Menaker tidak memiliki sensitivitas nasib buruh, hanya memandang kepentingan pengusaha
semata," katanya, Selasa (27/10).

Said mengakui memahami kondisi pengusaha yang sedang susah, tapi buruh jauh lebih susah.
Seharusnya pemerintah bisa bersikap lebih adil dengan menaikkan upah minimum 2021.

Menurutnya bagi perusahaan yang tidak mampu seharusnya dapat melakukan penangguhan
penaikan upah minimum setelah berunding dengan serikat pekerjadi tingkat perusahaan dan
melaporkannya ke Kemnaker.

Oleh karena itu, lanjutnya, KSPI dan seluruh serikat buruh di Indonesia akan melakukan aksi
nasional besar-besaran di 24 provinsi pada 2 November dan 9-10 November2020. Aksi ini akan
diikuti massa buruh di Mahkamah Konstitusi, Istana Negara. DPR. dan Kantor Gubernur di
seluruh Indonesia dengan permintaan membatalkan Omnibus Law UU Ciptaker dan menuntut
kenaikan upah minimum 2021 (Ant/dtc)

1174