Page 1193 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 1193
"Kami juga tak meminta begitu tinggi. Kalau memang tidak bisa delapan persen, biarlah lima
persen. Atau minimal naik lah daripada tidak sama sekali. Seperti Kalsel naik Rp 10 ribu, itu lebih
mending," jelasnya.
Saat rapat rencana penetapan besok (hari ini) pihaknya tetap akan memperjuangkan hak-hak
buruh. "Aksi penolakan kami akan tetap berlanjut ketika aspirasi buruh tak terpenuhi. Pokoknya
perjuangan kami terus berlanjut," tambahnya.
Kesinambungan
Ketua Apindo Sulsel, Latunreng mengapresiasi langkah pemerintah yang tak menaikkan UMP.
Semua pihak diharap realistis melihat kondisi saat ini. Pastinya, semua menginginkan gaji
karyawannya naik, tetapi apakah itu lebih penting dibanding kesinambungan usaha dan pekerja.
Kata dia, tak hanya beban buruh yang berat, melainkan beban pengusaha. Harus menyiapkan
gaji untuk karyawannya di tengah kondisi perekonomian yang belum normal. Jangankan untuk
kenaikkan gaji, pihaknya berupaya keras agar gaji tetap sesuai dengan UMP tahun ini.
"Dampaknya ketika memang mesti naik, pasti akan banyak yang di-PHK lagi. Saat ini dunia usaha
berupaya untuk melakukan pemulihan, makanya butuh dukungan pekerja. Saya rasa tidak ada
masalah dengan edaran dari Kemnaker," bebernya.
Pun pengusaha saat ini, sedang berupaya mengembalikan sejumlah tenaga kerja yang
dirumahkan atau PHK. Jika tetap naik, maka upaya pemulihan akan sulit dilakukan.
"Kami sudah menerima keadaan untuk tetap tidak menurunkan di tengah kondisi perekonomian
yang masih minus saat ini," bebernya.
Direktur Pengupahan Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial
Tenaga Kerja, Kemnaker, Dinar Titus Jogaswitani menilai keputusan ini sudah mengakomodasi
semua pihak. Jadi UMP tahun depan tak naik dan tidak turun.
"Pekerja tidak mau upah minimum turun. Begitupun pengusaha tak mau ada kenaikan. Makanya
harus ada keputusan dari pemerintah melindungi kedua pihak. Makanya diputuskan upah
minimum tahun depan tetap sama dengan2020," tambahnya.
"Ketetapan UMP harus sesuai dengan edaran menteri. Kalau ada yang menaikkan, itu tidak
sesuai prosedur. Harus mengikuti sesuai edaran," tegasnya. (*)
1192
