Page 1233 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 1233
positive - Ahmad Riza Patria (Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta) Nanti kami akan diskusikan
lebih lanjut, karena ada kebijakan pemerintah pusat yang sudah diputuskan dan di sisi lain ada
harapan para buruh yang ingin ada peningkatan (pendapatan)
negative - Sarman Simanjorang (Ketua Umum DPD HIPPI DKI Jakarta) Kenaikan UMP 0 persen
sudah sangat bijak Jika kami hitung malah minus, seharusnya UMP turun, tapi kan tidak mungkin
UMP diturunkan
positive - Sarman Simanjorang (Ketua Umum DPD HIPPI DKI Jakarta) Hampir delapan bulan
pengusaha sudah sangat terpuruk, balikan cash flow sudah meng-kawatirkan. Jika UMP
dinaikkan akan menambah beban pengusaha dan akan semakin terpuruk. Jadi kebijakan besaran
UMP 2021 sama dengan 2020 sudah sangat tepat dan kami pelaku usaha mendukung karena
sesuai dengan kondisi yang kita hadapi saat ini.
Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah akhirnya memutuskan tidak menaikkan upah
minimum tahun 2021. Keputusan tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri
Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1I/HK04/ X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum
tahun 2021 pada Masa Pandemi Covid-19.
Ida mengeklaim keputusan tidak menaikkan upah minimum tahun 2021 ini telah melalui kajian
mendalam. Menurut dia, upah minimum 2021 tak naik karena kondisi ekonomi terpukul oleh
pandemi Covid-19. Maka, demi menjaga keberlangsungan dunia usaha, upah minimum
ditetapkan sama dengan tahun 2020.
UPAH MINIMUM 2021 SAMA DENGAN 2020
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah akhirnya memutuskan tidak menaikkan upah
minimum tahun 2021. Keputusan tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri
Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1I/HK04/ X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum
tahun 2021 pada Masa Pandemi Covid-19.
Ida mengeklaim keputusan tidak menaikkan upah minimum tahun 2021 ini telah melalui kajian
mendalam. Menurut dia, upah minimum 2021 tak naik karena kondisi ekonomi terpukul oleh
pandemi Covid-19. Maka, demi menjaga keberlangsungan dunia usaha, upah minimum
ditetapkan sama dengan tahun 2020.
"Pandemi Covid-19 berdampak pada kondisi perekonomian dan kemampuan perusahaan dalam
memenuhi upah pekerja atau buruh, termasuk dalam membayar upah. Dalam rangka
memberikan perlindungan pekerja atau buruh serta menjaga keberlangsungan usaha, perlu
dilakukan penyesuaian UMP pada situasi pemulihan ekonomi di masa pandemi. Atas berbagai
pandangan dan dialog dalam forum Depenas (Dewan Pengupahan Nasional), maka kami
keluarkan surat edaran yang isinya melakukan penyesuaian nilai UMP 2021 sama dengan nilai
UPM 2020." kata Ida dalam konferensi pers di BNPB. Jakarta. Selasa (27/10).
Seiring dengan keputusan itu. Ida juga memerintahkan gubernur untuk menetapkan dan
mengumumkan upah minimum provinsi (UMP) 2021 tak naik pada 31 Oktober 2020.
"Mempertimbangkan kondisi perekonomian Indonesia pada masa pandemi Covid-19 dan
perlunya pemulihan ekonomi nasional, diminta kepada Gubernur untuk: 3. menetapkan dan
mengumumkan upah minimum provinsi Tahun 2021 pada tanggal 31 Oktober 2020." kata Ida
dalam SE Nomor M/11 / HK.04/2020 itu.
1232
