Page 1235 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020

"Apapun bentuk keputusannya, kami harus hormati sesuai dengan kewenangan masing-masing.
Di sisi lain sebagai pemerintah ya boleh menerima aspirasi masyarakat siapapun itu. termasuk
kaum buruh." kata Ahmad Riza Patria di Balai Kota DKI pada Selasa (27/10).

Selanjutnya, Pemprov DKI Jakarta akan mendiskusikan kembali soal keputusan pemerintah pusat
mengenai upah minimum provinsi (UMP) tahun 2021 sama seperti 2020.

Wakil Gubernur menyatakan, pemerintah daerah memahami keinginan para buruh yang ingin
UMP sebesar Rp 4.276.349 per bulan dinaikkan pada 2021 mendatang. Namun, katanya, ada
kebijakan pemerintah pusat yang menyatakan tidak ada kenaikan UMP pada 2021.

"Nanti kami akan diskusikan lebih lanjut, karena ada kebijakan pemerintah pusat yang sudah
diputuskan dan di sisi lain ada harapan para buruh yang ingin ada peningkatan (pendapatan)."
katanya.

Sangat bijak

Terpisah, DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta menilai, kenaikan
upah minimum provinsi (UMP) 2021 sebesar 0 persen alias sama seperti tahun sebelumnya.
merupakan hal yang baik. Apalagi pemerintah dianggap mustahil bila menurunkan UMP tahun
2021 mendatang.

"Kenaikan UMP 0 persen sudah sangat bijak." kata Ketua Umum DPD HIPPI DKI Jakarta Sarman
Simanjorang berdasarkan keterangan yang diterima pada Selasa (27/10).
"Jika kami hitung malah minus, seharusnya UMP turun, tapi kan tidak mungkin UMP diturunkan."
imbuhnya.

Menurutnya, kondisi dunia usaha di berbagai sektor saat ini juga terseok-seok demi bertalian di
tengah pandemi Covid-19. Karena itu, sangat tidak memungkinkan bila mereka menaikan UMP
2021.

"Hampir delapan bulan pengusaha sudah sangat terpuruk, balikan cash flow sudah
mengkawatirkan. Jika UMP dinaikkan akan menambah beban pengusaha dan akan semakin
terpuruk." ujarnya.

"Jadi kebijakan besaran UMP 2021 sama dengan 2020 sudah sangat tepat dan kami pelaku usaha
mendukung karena sesuai dengan kondisi yang kita hadapi saat ini." kata Sarman.
(TribunNetwork/faf)

1234