Page 1240 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020

"Ini logika yang terbalik, justru dalam situasi pandemi itu, buruh harus betul-betul diperhatikan
bagaimana tingkat kesejahteraannya, bukan malah dikorbankan," ujar Jumisih kepada
Kompas.com, Selasa (27/10/2020) malam.

Jumisih menegaskan posisi buruh dalam keputusan ini adalah korban dari kebijakan yang justru
berpihak kepada korporasi.

Padahal, kata dia, selama ini korporasi telah meraup untung besar setelah menjalankan bisnisnya
selama berpuluh-puluh tahun.

Apalagi, lanjut dia, selama pandemi terjadi pemerintah sudah memberikan keleluasaan besar
kepada korporasi.

Keleluasaan itu mulai dari jaminan kredit hingga sejumlah kebijakan yang meringankan
pengusaha.
Karena itu, terang dia, keputusan tak menaikan upah justru semakin menunjukkan pemerintah
hanya berpihak kepada pengusaha.

Ia menegaskan, keberpihakan pemerintah kepada pengusaha sangat berbanding terbalik dengan
kebijakan terhadap buruh.

"Katanya buruh ini adalah sokogurunya ekonomi, tetapi dalam praktiknya tidak mendapat
perhatian dari negara," tegas dia.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah memastikan tak ada kenaikan upah minimum
di tahun depan, baik upah minimum provinsi (UMP) maupun upah minimum kabupaten/kota
(UMK).

Hal itu tertuang dalam Surat Edaran Nomor M/11/HK.04/X/2020 tentang Penetapan Upah
Minimum Tahun 2021 pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 ( Covid-19).

Alasan pemerintah tidak menaikkan upah minimum 2021 yakni karena kondisi ekonomi
Indonesia saat ini dalam masa pemulihan. Menurut pemerintah, kenaikan upah tahun 2021 justru
akan memberatkan dunia usaha.

"Dalam rangka memberikan perlindungan dan kelangsungan bekerja bagi pekerja/buruh serta
menjaga kelangsungan usaha, perlu dilakukan penyesuaian terhadap penetapan upah minimum
pada situasi pemulihan ekonomi di masa pandemi covid-19," kata Ida dalam surat edarannya
seperti dikutip pada Selasa (27/10/2020).

Dengan begitu, upah minimum tahun depan sama dengan tahun ini, atau tidak mengalami
kenaikan ataupun penurunan.

Ida meminta gubernur untuk melaksanakan penetapan upah minimum setelah tahun 2021 sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, upah minimum 2021 ini secara resmi akan ditetapkan dan diumumkan oleh semua
pemerintah daerah pada akhir Oktober 2020.

"Mempertimbangkan kondisi perekonomian Indonesia pada masa pandemi Covid-19 dan
perlunya pemulihan ekonomi nasional, diminta kepada Gubernur untuk: 1. melakukan
penyesuaian penetapan nilai upah minimum Tahun 2021 sama dengan nilai Upah Minimum
Tahun 2020," kata Ida.

1239